Kompas.com - 15/01/2019, 16:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hoaks atau berita bohong jelang Pemilu 2019 dinilai merugikan semua pihak, mulai dari kandidat, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat.

Di sisi lain, yang perlu diwaspadai yakni adanya pembangunan opini publik mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang bertemakan "Sebar Hoaks Jelang Debat: Siapa Untung, Siapa Buntung?" di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Soal hoaks ini memang sangat rentan pada proses demokrasi kita. Titik bahayanya adalah ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu dan semua pihak dirugikan," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo.

Baca juga: Ketegasan Aparat Dinilai Jadi Faktor Penting Penegakan Hukum terhadap Hoaks

Ari menjelaskan, saat ini sudah ada pembangunan opini publik yang menyatakan bahwa proses Pemilu 2019 akan diwarnai kecurangan dan tidak berjalan dengan baik.

Hal itu dibuktikan setelah adanya hoaks tujuh kontainer yang diduga membawa surat suara tercoblos terhadap pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, hal tersebut kontra produktif terhadap proses pemilu yang menyisakan tiga bulan lagi.

"Saya mencurigai ada kelompok-kelompok kepentingan, free riders, yang didorong oleh fanatisme yang kuat untuk membuat proses pemilu ini rusuh, merusak tatanan pemilu yang sudah dibangun," tuturnya.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Ari, jika ada kelompok yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu dengan menyebar hoaks, maka media dan publik diharapkan menjadi pilar guna menguatkan KPU dan Bawaslu.

"Masyarakat sipil bisa membentuk pengawalan untuk membantu penyelenggaran pemilu dengan baik seperti tahun 2014 lalu ada kawal pemilu yang dibentuk koalisi masyarakat," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos, Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Sementara itu, analisa politik Exposit Strategic Arif Susanto menambahkan, guna mengantisipasi hoaks yang bisa mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dibutuhkan kepolisian dan kejaksaan yang bertindak tegas dan cepat terhadap indikasi pelanggaran pemilu.

"KPU dan Bawaslu ini semestinya tidak bekerja sendirian. Ada kepolisian dan kejaksaan yang harus dilibatkan dan mengkonter penyelenggara pemilu yang tidak berkepentigan terhadap siapa yang menang, tetapi berkepentingan menyelenggarakan pemilu yang adil," papar Arif.

Kompas TV Kasus berita bohong, hoaks menjerat tenaga pendidik. Sebelumnya, dosen di Sumatera Utara harus menjalani persidangan karena menyebarkan berita bohong. Kini polisi menetapkan seorang guru sebagai tersangka, kasus penyebaran hoaks 7 kontainer surat suara dicoblos.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.