Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kebijakan dan Solusi Belum Terlihat dari Visi Misi Kedua Kandidat"

Kompas.com - 15/01/2019, 19:00 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Penelitian Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, kedua kandidat capres-cawapres belum menyampaikan visi misinya secara mendalam selama masa kampanye yang telah berlangsung selama 3 bulan ini.

Menurut dia, masa kampanye seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan penyampaian visi misi.

"Bagi saya ini sudah telat. Apalagi masa kampanye kita sudah tinggal tiga bulan. Makanya, visi dan misi kedua kandidat tidak mendalam, katakanlah di bidang hukum, apa langkah konkretnya juga tidak ada," kata Syamsuddin, di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: KPU dan Bawaslu Kaji Acara Penyampaian Visi Misi Jokowi di TV

 

Syamsuddin mengatakan, komitmen kedua kandidat mengenai isu-isu seputar debat pemilu tidak muncul. Padahal, masing-masing kedua kandidat memiliki tim ahli untuk mengupas kebijakan dan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Nah kebijakan dan solusi itu yang belum saya lihat di visi dan misi kedua kandidat. Publik juga bertanya-tanya apa sih sebetulnya visi dan misi serta gagasan kandidat," kata dia.

Syamsuddin mencontohkan, kedua kandidat tidak memiliki langkah konkret dalam hal swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jubir: Prabowo Ingin Visi Misi Tak Sekadar Janji-Janji

"Kita butuh penjelasan yang lebih jauh. Semua itu dibutuhkan publik supaya visi dan misi tidak semata-mata sebagai mimpi indah atau janji pemilu yang tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata," ujar Syamsuddin.

Ia juga berharap kedua kandidat memanfaatkan masa kampanye untuk saling adu visi, program, dan alternatif kebijakan terbaik sebagai solusi atas beragam masalah bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com