Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peristiwa Malari 1974, Protes Modal Asing atau Dampak Perpecahan Militer?

Kompas.com - 15/01/2019, 16:36 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Hari ini 45 tahun yang lalu, tepatnya pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta turun ke jalan untuk mengkritik kebijakan ekonomi Pemerintahan Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investasi asing.

Aksi yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari 1974 ini dilakukan bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka untuk bertemu Presiden Soeharto.

Namun, aksi yang berjalan dengan damai itu kemudian diwarnai dengan kerusuhan. Sejumlah gedung dan kendaraan yang "berbau" Jepang menjadi sasaran. Ada yang dirusak, ada yang digulingkan, ada juga yang dibakar.

Mahasiswa yang melakukan demonstrasi membantah telah melakukan aksi yang berbuntut kerusuhan. Mereka merasa aksinya ditunggangi.

Meski begitu, kerusuhan ini menjadi alasan bagi rezim Orde Baru untuk membungkam gerakan mahasiswa yang dianggap menjadi penggerak Peristiwa Malari 1974.

Baca juga: Mengenang Malari, Saat Mahasiswa Melawan Rencana Investasi Soeharto

Anti asing atau perpecahan tubuh militer?

Pada awal pemerintahannya, Soeharto berusaha melakukan pembangunan dalam berbagai aspek. Adapun, salah satu kendalanya adalah utang yang dimiliki Pemerintahan Soekarno.

Pemerintaha Soeharto berupaya menutup utang warisan Orde Lama dengan memasukkan investasi dari negara lain.

Ketika itu, Amerika Serikat (AS) adalah menjadi mitra yang besar bagi Indonesia terutama di bidang energi dan tambang. Namun, dominasi Jepang di Asia saat itu ternyata lebih terlihat nyata.

Berbagai alat transportasi, elektronik, dan barang-barang konsumen terlihat lebih didominasi produk Jepang. Saat terdengar kabar bahwa Jepang bahwa Jepang akan investasi besar-besaran, hal inilah yang memicu gerakan mahasiswa.

Dikutip dari buku Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 (2014) karya Jusuf Wanandi, setidaknya ada faktor lain ketika itu. Indikasi itu yaitu adanya "aroma" perpecahan tokoh militer yang berada di sekitar Soeharto.

Soemitro, Pangkopkamtib pada Januari 1971Piet Warbung Soemitro, Pangkopkamtib pada Januari 1971
Pada awal pemerintahan Orde Baru, Jenderal Soemitro merupakan Deputi Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima Kopkamtib. Pada awal 1970-an, Soemitro sering memanggil menteri-menteri ke kantornya dan menyelenggarakan rapat mingguan.

Langkah ini menjadikan sisi kubu Ali Moertopo merasa gerah dan ingin mempertanyakan kepada Soeharto tentang sejumlah "manuver" yang dilakukan Soemitro.

Baca juga: VIK Kejatuhan Soeharto, Kisah Soeharto pada Pengujung Kekuasaan

Pada 1973, Soemitro memulai langkah beraninya dengan mendatangi kampus-kampus. Soemitro mempunyai gagasan agar para mahasiswa lebih kritis terhadap pemerintah.

Langkah yang dilakukannya mendapat tentangan keras terhadap Ali Moertopo. Ditambah prajurit yang berjaga di rumah Ali dibebas tugaskan.

Pada akhir tahun 1973, Soeharto mengumpulkan jenderal-jenderalnya untuk melihat duduk perkara yang ada. Soemitro menangis sebelum pertemuan tersebut dimulai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com