Salin Artikel

Hoaks terhadap Proses Pemilu 2019 Dinilai Rugikan Semua Pihak

Di sisi lain, yang perlu diwaspadai yakni adanya pembangunan opini publik mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang bertemakan "Sebar Hoaks Jelang Debat: Siapa Untung, Siapa Buntung?" di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Soal hoaks ini memang sangat rentan pada proses demokrasi kita. Titik bahayanya adalah ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu dan semua pihak dirugikan," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo.

Ari menjelaskan, saat ini sudah ada pembangunan opini publik yang menyatakan bahwa proses Pemilu 2019 akan diwarnai kecurangan dan tidak berjalan dengan baik.

Hal itu dibuktikan setelah adanya hoaks tujuh kontainer yang diduga membawa surat suara tercoblos terhadap pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, hal tersebut kontra produktif terhadap proses pemilu yang menyisakan tiga bulan lagi.

"Saya mencurigai ada kelompok-kelompok kepentingan, free riders, yang didorong oleh fanatisme yang kuat untuk membuat proses pemilu ini rusuh, merusak tatanan pemilu yang sudah dibangun," tuturnya.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Ari, jika ada kelompok yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu dengan menyebar hoaks, maka media dan publik diharapkan menjadi pilar guna menguatkan KPU dan Bawaslu.

"Masyarakat sipil bisa membentuk pengawalan untuk membantu penyelenggaran pemilu dengan baik seperti tahun 2014 lalu ada kawal pemilu yang dibentuk koalisi masyarakat," ungkapnya kemudian.

Sementara itu, analisa politik Exposit Strategic Arif Susanto menambahkan, guna mengantisipasi hoaks yang bisa mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dibutuhkan kepolisian dan kejaksaan yang bertindak tegas dan cepat terhadap indikasi pelanggaran pemilu.

"KPU dan Bawaslu ini semestinya tidak bekerja sendirian. Ada kepolisian dan kejaksaan yang harus dilibatkan dan mengkonter penyelenggara pemilu yang tidak berkepentigan terhadap siapa yang menang, tetapi berkepentingan menyelenggarakan pemilu yang adil," papar Arif.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/16281191/hoaks-terhadap-proses-pemilu-2019-dinilai-rugikan-semua-pihak

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.