Penegakan Hukum pada Pemerintahan Jokowi Disebut Masih Tertatih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenal Arifin Mochtar menilai sektor penegakan hukum masih tertatih selama empat tahun Presiden Joko Widodo memerintah.

Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai di acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (9/1/2019).

"Kalau kita lihat empat tahun pemerintahan Jokowi, hukum memang masih tertatih. Ada banyak terobosan, ada banyak yang sudah dilakukan, tetapi seperti masih lari di treadmill. Berkeringat banyak tapi tidak bergerak dari tempat itu juga," kata Zaenal.

Ia mencontohkan, upaya pemerintah yang belum memperlihatkan hasil yang diharapkan dalam hal perlindungan terhadap penegak hukum yang menangani kasus korupsi.

Zaenal mengatakan, sejak awal sudah ada gangguan keamanan terhadap para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kemudian yang sampai saat ini ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya normatif dalam artian diserahkan pada proses hukum," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Diminta Tunjukkan Komitmen Nyata Melawan Teror terhadap KPK

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang menilai pemerintah abai dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Karena itu ia mewajari jika kemarin bisa terjadi teror bom molotov di kediaman Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

"Contohnya adalah serangan terhadap Novel Baswedan yang sebelumnya serangan terhadap aktivis antikorupsi. Atau sebelumnya teror terhadap para penyidik KPK dan komisioner KPK. Kalau itu tidak pernah dituntaskan, keberulangan di hari ini adalah suatu keniscayaan," ujar Usman.