Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Yang Dulu-dulu, Setahun Paling Produksi Sertifikat 500.000...

Kompas.com - 09/01/2019, 20:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung pembuatan sertifikat lahan bagi rakyat pada pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, setidaknya jumlah sertifikat lahan yang terbit setiap tahunnya hanya 500.000 saja.

"Yang dulu-dulu setahun paling produksi sertifikat 500.000," ujar Presiden saat membagikan sertifikat lahan kepada 3.023 warga di Jakarta Barat, Rabu (9/1/2019).

Pembagian sertifikat dilaksanakan di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat.

Baca juga: Blusukan ke Jakarta Barat, Jokowi Tinjau Mekaar dan Bagikan Sertifikat Lahan

Di seluruh Indonesia sendiri, jumlah bidang lahan yang harus disertifikasi yakni sebesar 126 juta bidang. Artinya, apabila setiap tahun hanya diterbitkan 500.000 sertifikat lahan, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi untuk mendapatkan sertifikat.

"Ada yang mau nunggu 160 tahun lagi untuk dapat sertifikat?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab warga.

"Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun maju sini, saya beri sepeda," kelakar Jokowi diiringi tawa warga.

Jokowi menegaskan sertifikat adalah tanda bukti hukum atas lahan seseorang. Oleh sebab itu, pemilik lahan sah harus mempunyai sertifikat itu.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Percepat Berikan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

Jokowi mengaku sering mendapatkan keluhan dari masyarakat ketika blusukan ke penjuru Tanah Air. Masyarakat mengeluhkan menjadi korban sengketa lahan, baik dengan BUMN maupun dengan swasta.

"Dan karena masyarakat itu tidak pegang yang namanya sertifikat masyarakat itu seringkali kalah," ujar Presiden.

Semenjak mulai pemerintahan, ia pun menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menggencarkan pembagian sertifikat lahan.

Hasilnya, hingga 2018, jumlah bidang lahan yang tersertifikasi, sebesar 46 juta bidang lahan.

"Khusus di tahun 2018, saya targetkan 7 juta sertifikat terbit. Nyatanya terlampaui 9,3 juta sertifikat. Artinya kita bisa kan sebenarnya? Bagaimana kerjanya? Tanya ke Kepala BPN. Memang harus dikejar-kejar, diancam-ancam, nyatanya bisa," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com