Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Kepala BNPB, Doni Monardo Masih Berstatus Perwira TNI Aktif

Kompas.com - 09/01/2019, 11:38 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Letjen Doni Monardo masih berstatus sebagai perwira TNI aktif meski sudah secara resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden Jokowi menegaskan, perwira TNI aktif atau bukan tidak terlalu menjadi pertimbangannya dalam memilih Doni. Ia lebih melihat sosok Doni mempunyai manajemen yang kuat kepemimpinan sehingga mampu mengoordinasikan penanganan bencana.

"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif, tetapi yang ingin saya melihat adalah manejemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan," kata Jokowi usai melantik Doni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Doni Monardo, Mantan Danjen Kopassus yang Dipilih Jokowi Jadi Kepala BNPB

Presiden Jokowi memastikan bahwa status Doni yang masih perwira aktif tak menabrak aturan. Namun, terkait masalah aturan ini, Jokowi meminta awak media menanyakan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Nanti untuk teknis seperti itu, tanyakan ke Mensesneg," kata dia.

Sementara itu, Doni Monardo membenarkan bahwa ia memang masih bersatus perwira aktif TNI. Namun, ia juga enggan berkomentar terkait aturan terkait TNI dan Kepala BNPB.

"Tadi sudah disampaikan Presiden, semua akan dijelaskan oleh Pak Mensesneg," kata Doni.

Baca juga: Moeldoko Pastikan Presiden Segera Lantik Doni Monardo Jadi Kepala BNPB

Doni sedianya dilantik oleh Presiden Jokowi pada 2 Januari lalu, namun pelantikan itu ditunda. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengakui bahwa penundaan itu berkaitan dengan status Doni sebagai perwira aktif TNI.

Status itu membuat pemerintah harus merevisi terlebih dahulu peraturan presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Dengan Perpres yang baru, maka Doni bisa menjabat Kepala BNPB meski masih berstatus periwra aktif TNI.

"Akan lebih mudah kalau masih aktif melakukan koordinasi lebih enak gitu ya. Kira-kira begitu sebagai pertimbangan," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta (3/1/2019).

Kompas TV Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Mayjend TNI Doni Monardo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Wantanas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com