Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulan KPAI soal Integrasi Pendidikan Mitigasi Bencana pada Mata Pelajaran

Kompas.com - 09/01/2019, 07:31 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki sejumlah usulan terkait integrasi pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan pendidikan mitigasi bencana akan diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar tanpa melalui mata pelajaran khusus.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengusulkan agar pendidikan kebencanaan tersebut disisipkan dalam mata pelajaran IPA dan IPS. Usul tersebut berlaku bagi level Sekolah Dasar (SD).

"Untuk di SD masuk pelajaran IPS dan IPA," kata Retno saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kompleksitas Merancang Mitigasi Bencana

Sementara untuk SMP, Retno menyarankan agar edukasi soal kebencanaan dikaitkan dengan mata pelajaran IPS dan IPA terpadu.

Dan di level SMA, disisipkan pada mata pelajaran fisika dan geografi.

Retno yakin pendidikan kebencanaan memiliki relevansi dengan mata pelajaran-mata pelajaran tersebut.  

Lebih jauh Retno menekankan, pendidikan kebencanaan tak cukup dipelajari hanya dengan teori. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah mengadkan simulasi dalam rangkaian kurikulum tersebut.

Retno menuturkan, tanpa simulasi atau praktik secara langsung, pendidikan kebencanaan tersebut akan menjadi sia-sia.

"Kalau dididik atau diberi pendidikan kebencanaan namun enggak pernah simulasi secara rutin di sekolah, maka akan menjadi sia-sia," ungkap Retno.

"Oleh karena itu, pemerintah kami dorong melakukan pelatihan tahun ini di daerah-daerah rawan bencana, agar memberikan pendidikan kebencanaan dengan mempersiapkan simulasi," lanjut dia.

Retno menjelaskan, simulasi adalah cara yang tepat untuk membuat para murid terlatih dan terbiasa menghadapi bencana. Ia pun mengusulkan simulasi tersebut dilakukan sebanyak satu kali setiap bulannya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kementerian serta lembaga terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Baca juga: Jokowi Minta Edukasi dan Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan

Hal itu dikatakan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, sudah selayaknya pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

Kompas TV Aktivitas vulkanik Gunung Agung masih tinggi sehingga erupsi susulan masih akan terjadi. Terkait kondisi ini pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat yang ada di aliran sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung agar tetap waspada terhadap terjadinya banjir lahar dingin di musim hujan seperti saat ini. Terlebih saat ini di Lereng Gunung Agung masih tersisa abu vulkanik yang terkumpul pasca-erupsi sehingga sisa-sisa material dengan mudah dibawa air hujan dan akan melawati sejumlah sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung serta membahayakan masyarakat yang berada di bantaran sungai. Selain itu PVMBG juga melarang masyarakat ataupun wisatawan melakukan pendakian karena sangat berbahaya dan erupsi bisa terjadi kapan saja. Sampai saat ini pihak PVMBG masih menetapkan status Gunung Agung siaga level III dengan radius 4 kilometer dari puncak kawah. Selain itu masyarakat diminta untuk mematuhi informasi mitigasi resmi yang dikeluarkan PVMBG agar petugas dengan mudah melakukan evakuasi jika Gunung Agung kembali erupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com