Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didesak Mundur dari PAN, Bara Hasibuan Minta Bukti soal Kesalahannya

Kompas.com - 08/01/2019, 07:49 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mempertanyakan kesalahannya sampai harus didesak mundur dari partai.

Menurut dia, semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk kepentingan PAN, termasuk tindakan membela kader yang punya pilihan politik berbeda.

"Saya tidak merasa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan dan saya adalah Waketum DPP, saya juga ikut mendirikan partai ini. Saya cinta pada PAN, apa yang saya lakukan demi kepentingan PAN, jadi buktikan apa salah saya dalam hal ini," ujar Bara di kompleks parlemen, Senin (7/1/2019).

Bara sebelumnya didesak mundur karena kerap berbeda sikap dengan partai. Contohnya, Bara membela Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Didesak Mundur, Bara Hasibuan Mengaku Berbeda Sikap demi Kepentingan PAN

Dalam kasus ini, Bara menyatakan tidak setuju jika partai asal memecat kader yang memiliki sikap berbeda. Bara menilai langkah Muhidin merupakan salah satu strategi agar PAN bisa diterima di semua daerah.

Menurut Bara, beberapa daerah merupakan basis pendukung Jokowi-Ma'ruf. Jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, pengurus PAN di daerah harus mengikuti suara konstituen di sana.

"Yang saya lakukan dalam membela pengurus daerah yang mendukung Jokowi adalah untuk kepentingan partai agar partai dapat suara yang signifikan di pemilu. Karena Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan jadi kita tidak bisa memisahkan itu," kata dia.

Bara juga tidak merasa sikapnya ini dipermasalahkan oleh elite PAN. Sejauh ini, dia tidak ditegur dan tak pernah ada komunikasi spesifik soal hal ini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tidak pernah membahasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto membenarkan adanya desakan dari sejumlah kader partai agar Bara Hasibuan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

Baca juga: Didesak Mundur, Bara Hasibuan Mengaku Berbeda Sikap demi Kepentingan PAN

Menurut Yandri desakan tersebut masih bersifat usulan informal dan belum ada surat resmi yang dikirimkan ke DPP.

Yandri mengatakan, desakan mundur itu muncul karena Bara dianggap sering memiliki sikap politik yang berbeda dengan DPP.

"Kalau kita lihat Bang Bara selama ini memang komentarnya agak berbeda dengan DPP tapi dia tidak terus terang juga mendukung pasangan sebelah (Joko Widodo-Ma'ruf Amin)," kata Yandri.

"Oleh karena itu ini juga pelajaran bagi Bang Bara untuk hati-hati dalam berkomentar karena berorganisasi kan ada aturan main," ucap dia.

Kompas TV Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PAN, Yandri Susanto ketika menjawab pertanyaan media ada tidaknya desakan mundur Bara Hasibuan dari internal partai. Yandri menambahkan Partai Amanat Nasional dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi terhadap Bara Hasibuan soal sikap politiknya pada Pilpres mendatang. Sementara itu Bara Hasibuan menegaskan ia tidak setuju jika kader daerah yang memberi dukungan pada pasangan Jokowi-Ma’ruf dipecat dari partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com