459 RS Belum Terakreditasi, Peserta JKN-KIS Tetap Dijamin Dapat Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 07/01/2019, 21:29 WIB
Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Farida Moeloek menyebutkan, dari 2.218 rumah sakit, 1.759 sudah diakreditasi.

Kendati demikian, peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) tetap dijamin mendapat pelayanan yang maksimal di seluruh rumah sakit.

"Artinya banyak rumah sakit yang sudah terakreditasi. Namun, tidak ada rumah sakit yang putus kerja samanya dengan BPJS, rumah sakit tetap melayani masyarakat peserta JKN," katanya saat jumpa pers di Gedung Kementeraian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Baca juga: BPJS Kesehatan: Perpres 82 Sempurnakan Landasan Hukum Program JKN-KIS


Menurut Nila, Kemenkes telah menerbitkan surat rekomendasi untuk rumah sakit yang belum terakreditasi agar tetap bisa melayani masyarakat peserta program JKN-KIS.

Kendati demikian, rumah sakit tersebut harus bisa menyelesaikan proses akreditasi sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan.

"Kami minta (kepada rumah sakit) melakukan akreditasi dan mereka sudah berjanji akan melakukan akreditasi sampai Juni 2019," ujar Nila.

Baca juga: Kemendagri Serahkan Data Penduduk Belum Ikut JKN-KIS ke BPJS Kesehatan

Menkes menerangkan, akreditasi itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terkait agar mendapatkan mutu dan pelayanan kesehatan terbaik.

 

Hal tersebut juga sudah dilakukan sejak awal 2014 atau selama pelaksanaan program JKN diberlakukan.

"Termasuk rumah sakit itu sendiri," tutur Menkes menambahkan.

Sebab, akreditasi bukan hanya masalah prosedural saja, melainkan juga soal kemanusiaan.

Baca juga: Buat Sistem Rujukan JKN-KIS Online, BPJS Kesehatan Jamin Dua Hal Ini

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) UUD Tahun 1945.

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X