Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Dibilang PKI, Kok Sampai Hari Ini Enggak Ditangkap...

Kompas.com - 07/01/2019, 20:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku heran karena dirinya kerap dituduh sebagai anggota PKI. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Megawati Bercerita di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Lho kok saya dibilang PKI, gitu kan, nah kok sampai hari ini enggak ditangkap. PKI melulu, PKI, PKI (yang dipakai). Rakyat yang di bawah, rakyat yang masih belum terpelajar itu dipikir ngerti?" ujar Megawati.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Video Jokowi Instruksikan Kapolri-Panglima TNI Stop Sweeping Buku PKI

Ia mengatakan, sejak zaman Orde Baru ia selalu dituding sebagai anggota PKI namun tetap bisa tiga kali terpilih sebagai anggota DPR.

Padahal, kata Mega, sangat sulit bagi seorang politisi untuk terpilih sebagai anggota DPR di era Orde Baru.

Megawati mengatakan, seorang politisi akan ditelusuri keterkaitannya dengan PKI sebelum diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Baca juga: Bagikan 2.500 Sertifikat di Ponorogo, Jokowi Kembali Curhat Soal Tudingan Dirinya PKI

Karena itu, ia menilai tuduhan bahwa dirinya anggota PKI tidak logis sebab ia selalu lolos dan tiga kali terpilih sebagai anggota DPR di era kepresidenan Soeharto.

Megawati akhirnya tak ambil pusing terhadap tuduhan tersebut. Ia pun memilih mengabaikannya dan terus menjalankan roda partai.

"Biarin ajalah dibilangin gitu. Kami jalan aja, itu orang sentimen aja, karena kepingin menang. Padahal menang itu mustinya dengan terhormat dong," lanjut Megawati.

Kompas TV Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin menghadiri Milad Pondok Pesantren Nur El Falah yang ke 75 di Petir, Serang, Banten. Dalam kesempatan ini Ma’ruf Amin meminta agar berita bohong soal isu kaitan Jokowi dengan Partai Komunisme Indonesia dihentikan. Ma’ruf juga menilai wajar kekesalan Jokowi terhadap kabar bohong yang diarahkan kepadanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com