[KLARIFIKASI] Video Jokowi Instruksikan Kapolri-Panglima TNI Stop "Sweeping" Buku PKI

Kompas.com - 07/01/2019, 11:42 WIB
Ilustrasi bukuThinkstock/Encrier Ilustrasi buku
klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Belum lama ini beredar video yang menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan sweeping buku bertema komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Adapun dua pejabat tersebut adalah Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kepolisian RI kemudian menanggapi video tersebut.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video ini beredar di situs YouTube, dan diunggah oleh salah satu pengguna pada Selasa (1/1/2019).

Video berdurasi 1 menit ini mengabarkan bahwa Jokowi telah memberikan instruksi melalui telepon kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan aksi sweeping buku PKI.

Adapun penghentian sweeping dinilai karena anggota TNI sudah berlebihan menangani isu komunisme di berbagai daerah.

Dinarasikan dalam video yang diambil dari salah satu berita dalam televisi nasional, Jokowi menilai aksi sweeping tidak cocok dilakukan di era demokrasi.

Dalam video juga disebutkan bahwa Jokowi sangat menghormati kebebasan berpendapat di masyarakat.

Video menampilkan Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Agung, yang memberikan penjelasan bahwa Jokowi memang memberikan kebebasan berpendapat bagi pers dan akademik dalam pembahasan komunisme dan PKI.

"Karena ini substansi dari negara demokrasi, maka tidak bisa kemudian polisi dan juga aparat TNI itu overacting atau berlebihan melakukan sweeping," ujar Pramono dalam video.

"Tidak bisa. Ini negara demokrasi, dan untuk itu presiden secara tegas menyampaikan kepada panglima TNI dan Kapolri untuk segera menertibkan aparatnya," kata dia.

Penelusuran Kompas.com:

Kompas.com mengetahui bahwa video itu merupakan cuplikan berita dari BeritaSatu yang diunggah pada 13 Mei 2016.

Meski diunggah sekitar dua tahun lalu, namun narasi dalam video itu seolah-olah mengaitkan dengan aksi sweeping buku yang terjadi di Kediri, Jawa Timur, pada Desember 2018.

Halaman:


HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X