KPK Apresiasi Vonis Pencabutan Hak PT NKE Ikut Lelang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah kepada PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Vonis itu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada PT NKE, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019) malam.

Disampaikan dalam persidangan, pencabutan hak mengikuti lelang tersebut berlaku selama enam bulan.

"DGI ini didakwa sudah melakukan korupsi pada sejumlah proyek pemerintah, maka pencabutan hak untuk mengikuti lelang, saya kira itu menjadi poin penting yang perlu kita hargai saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: PT NKE Divonis Denda Sebesar Rp 700 Juta dan Uang Pengganti Sekitar Rp 85 Miliar

Ia mengatakan, pencabutan hak tersebut menjadi sinyal positif dalam proses peradilan bagi perusahaan.

Jenis hukuman seperti itu menurutnya perlu diberikan untuk membedakan antara hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan dengan perseorangan.

Selain itu, PT NKE divonis membayar pidana denda sebesar Rp 700 juta dan uang pengganti sejumlah sekitar Rp 85 miliar.

Febri menuturkan, KPK menghargai putusan yang dijatuhkan majelis hakim, meski lebih rendah dengan tuntutan jaksa.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut PT NKE membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp 188,7 miliar.

Selain itu, jaksa KPK juga menuntut agar hak perusahaan dalam mengikuti lelang proyek pemerintahan dicabut selama dua tahun.

"Kami menghormati putusan pengadilan meskipun bisa berbeda dengan tuntutan jaksa," katanya.

Terkait perbedaan antara tuntutan dengan vonis tersebut, lanjut Febri, KPK perlu menganalisis pertimbangan hakim, sebelum akhirnya menentukan langkah selanjutnya.

"Soal berat, ringan, dan pertimbangan hukumnya tentu saja kalau nanti ada keberatan dari hasil analisis itu diajukan sesuai prosedur hukumnya yang berlaku," jelasnya.

"Jadi kami perlu waktu untuk menganalisis terlebih dahulu ada waktu pikir-pikir juga yang perlu diatur oleh UU," sambung Febri.

Baca juga: Hakim Cabut Hak PT NKE Ikuti Lelang Proyek Pemerintah Selama 6 Bulan

PT NKE terbukti melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

PT NKE dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi.

Kemudian, memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar.