Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Gunakan Bom Fosfor Saat Buru KKB di Papua

Kompas.com - 03/01/2019, 19:12 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo membantah, aparat gabungan TNI-Polri menggunakan bom fosfor dalam perburuan pelaku pembunuhan sejumlah pekerja di Nduga.

Menurut dia, aparat gabungan TNI-Polri hanya menggunakan granat asap dan gas air mata.

“Tidak ada bom-bom yang sifatnya mematikan, itu bukan bom itu granat asap dan gas air mata,” ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019).

Dedi menerangkan, informasi yang diungkap The Saturday Paper. Sebelumnya, surat kabar di Australia itu memberitakan militer Indonesia menggunakan bom fosfor untuk mengejar pembunuh pekerja di Nduga tidak melakukan proses verifikasi dan klarifikasi.

Baca juga: Kodam: Tak Ada Bom Digunakan di Nduga, yang Ada Granat Asap

Dedi mengatakan, pihaknya juga telah mengklarifikasi dan menunjukkan benda-benda yang digunakan dalam perburuan pelaku pembunuhan pekerja di Nduga.

"Bukti yang ditunjukkan oleh media mereka sudah diklarifikasi. Tidak ada bom mematikan, itu granat asap dan gas air mata," kata Dedi.

Pada kesempatan itu, Dedi juga mengklarifikasi soal kabar Tim Evakuasi Kemanusiaan dari Pemerintah Daerah Nduga, Papua disandera oleh pasukan TNI-Polri di Distrik Yigi, Nduga.

Menurut Dedi, kabar itu merupakan bagian dari propaganda yang digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baca juga: Kodam: Kalau Ada Korban Jiwa di Nduga Bukan Masyarakat Sipil Tapi Anggota KKB

Dedi mengatakan, berdasarkan klarifikasi Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal, kabar tersebut tidak berdasar.

"Saya sudah coba klarifikasi ke Kabid Humas Polda Papua, itu merupakan isu-isu propaganda yang dilakukan kelompok mereka (OPM). Jadi tidak ada dan tidak mendasar," kata Dedi.

Sebagai informasi, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, sebelumnya mengatakan Tim Evakuasi Kemanusiaan dari Pemda Nduga yang di dalamnya juga diisi Wakil Ketua I DPRD Nduga Alimi Gwijangge dan Wakil Ketua II DPRD Nduga Dinar Kelnea disandera oleh pasukan TNI/Polri di Distrik Yigi.

Baca juga: 7 Kisah Jimmy Lolos dari Tragedi di Nduga Papua, Dua Kali Tertangkap KKB hingga 16 Jam Terjebak Baku Tembak

Dia mengatakan Tim Evakuasi Kemanusiaan dari Pemda Nduga disandera pada 29 Desember 2018 saat bertolak dari Distrik Mbua ke Distrik Yigi untuk mengumpulkan masyarakat Yigi, Nitkuri, dan Mugi yang lari ke hutan setelah terjadi peristiwa penembakan antara TNI-Polri dan TPNPB.

Dedi menjelaskan, Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah mengklarifikasi bahwa telah mendukung langkah-langkah TNI/Polri dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Meski begitu, kata Dedi, Gubernur Papua meminta agar kehadiran TNI-Polri tidak membuat masyarakat merasa takut.

Ia mengklaim, bahwa kehadiran TNI-Polri menjamin keamanan masyarakat di Nduga dan sekitarnya.

“Pendekatan kita tidak juga represif, tapi ada pendekatan humanis juga yang terus dikembangkan disana. Seperti contohnya adalah satgas binmas (Bimbingan masyarakat) Noken,” tutur Dedi.

Kehadiran Satgas Binmas Noken dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di bidang, pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com