Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Mengaku Sering Diminta Eni Maulani Pinjam Uang dari Johannes Kotjo

Kompas.com - 02/01/2019, 19:42 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengaku sering dimintai tolong oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminjam uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo.

Hal itu ia sampaikan di sidang lanjutan dengan terdakwa Eni di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Johannes merupakan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Ia ikut terjerat dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Pada awalnya, Idrus bercerita pernah mengikuti pertemuan bersama Kotjo dan Eni. Waktu itu, Idrus berniat bertemu Kotjo sebagai kawan lama. Ia ingin meminta bantuan infak untuk kegiatan pemuda masjid. Sementara Eni ingin meminta bantuan pinjaman uang dari Kotjo.

Baca juga: Samin Tan Mengaku Tak Pernah Beri Imbalan ke Eni Maulani Saragih

"Lalu Pak Kotjo mengatakan, aduh susah semua pengusaha menghadapi Lebaran itu pasti banyak memberikan THR tentu cash flow terganggu. Hanya itu yang saya ingat dan saya diam saja," kata Idrus kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa menanyakan apakah Idrus pada waktu itu tahu kepentingan Eni meminjam uang kepada Kotjo.

"Waktu itu belum. Seingat saya hanya pinjam uang," kata Idrus.

Idrus membantah dirinya meminta Kotjo untuk membantu Eni pada waktu itu. Sebab, ia juga tahu diri karena Kotjo sudah mengatakan keuangan perusahaan terganggu.

"Jadi tidak ada suruh (Kotjo) bantu adik saya (Eni)?" tanya jaksa.

"Tidak ada ketika itu," jawab Idrus.

Baca juga: Staf Ahli Eni Maulani Mengaku Terima Uang Sebanyak 4 Kali dari Sekretaris Johannes Kotjo

Setelah pertemuan itu, Idrus mengaku menjadi sering dimintai tolong Eni untuk meminjamkan uang dari Kotjo. Idrus mengaku hanya meneruskan permintaan itu ke Kotjo melalui aplikasi bertukar pesan Whatsapp.

"Beliau (Eni) selalu minta tolong ke saya supaya beritahu ke Pak Kotjo supaya menyampaikan permohonan pinjaman. Setelah berulang kali saya biasanya saya teruskan permohonan itu dengan Whatsapp," ujar Idrus.

"Ini (pesan WA) saya kirim dengan terlebih dahulu saya sampaikan ke Bu Eni bahwa kalaupun saya kirim WA ini, ini enggak ngaruh. Pasti jawabannya (Kotjo) sama. Cashflow-nya terganggu dan ternyata betul. Itu yang saya sampaikan ke Bu Eni sama saja," sambung mantan Menteri Sosial itu.

Jaksa kembali bertanya apakah Idrus mengetahui setelah pesan tersebut disampaikan, Kotjo malah memberi uang kepada Eni.

"Saksi tahu enggak setelah WA ini Pak Kotjo ternyata malah memberikan uang?" kata jaksa.

"Saya tidak tahu sama sekali," jawab Idrus.

Baca juga: Cerita Idrus Marham soal Eni Maulani yang Gugup Saat Dijemput KPK

Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,7 miliar. Suap tersebut diduga diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Kompas TV Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dimintai keterangan oleh KPK, Jumat (28/12) pagi Idrus Marham datang untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1.<br /> <br /> Sebelumnya, Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Selain Idrus Marham, dalam kasus ini KPK juga telah menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan pengusaha Johannes Kotjo sebagai tersangka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com