TKN Jokowi: Tim Prabowo Tidak Baca UU tentang Penanggulangan Bencana, Ya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, rencana pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuat kementerian khusus bencana tidak tepat.

Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah sudah memiliki badan khusus penanganan bencana di Indonesia.

"Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU, ya. Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah Presiden," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/12019).

Ace menjelaskan, selama ini BNPB selalu berkoordinasi dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, Polri, BMKG, pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, dan para relawan kebencanaan dalam penanganan bencana.

Baca juga: Jika Terpilih, Prabowo Rencanakan Bentuk Kementerian Khusus Bencana

Dia juga menilai, kinerja BNPB telah mampu bekerja dengan cepat dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Provinsi Banten dan Lampung.

"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp 6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," paparnya.

Di sisi lain, lanjut Ace, saat ini pemerintah juga memiliki kecepatan dalam merespons bencana. Namun, menurut hematnya, setiap bencana di Indonesia kini acap dipolitisasi dan kemudian menyalahkan pemerintah tanpa melihat fakta yang ada.

"Lihat Pak Joko Widodo yang selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Sementara, kubu sebelah (Prabowo-Sandi) terkesan politisasi bencana. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," pungkasnya.

Baca juga: Jumlah Korban Paling Banyak Sejak 2007, 2018 Disebut Tahun Bencana

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, jika terpilih pada Pilpres 2019, tak menutup kemungkinan Prabowo-Sandi akan membentuk kementerian terkait kebencanaan.

Dahnil mengatakan, alasan membentuk kementerian khusus tersebut karena ia menilai pemerintah lamban dalam menangani bencana alam di Indonesia.