Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jual Saham dan Aset, Sandiaga Penyumbang Terbanyak Dana Kampanye

Kompas.com - 01/01/2019, 11:04 WIB
Christoforus Ristianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) melaporkan dana kampanye yang didapatkan dalam rentang waktu empat bulan terakhir ini yaitu sebanyak Rp 54 miliar. Dari jumlah tersebut, calon wakil presiden Sandiaga Uno merupakan penyumbang terbesar dengan Rp 39,5 miliar.

"Prinsip kami adalah KYC (know your contribution). Sumbangan ini bukti transparansi dan prinsip-prinsip yang menghadirkan keberpihakan kepada rakyat," kata Sandiaga di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga menuturkan, dengan prinsip keterbukaan informasi, dirinya telah melaporkan semua saham yang dilepas ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, hal itu sudah menjadi kewajiban dengan memberikan laporan secara tranparan agar asal usul sumber pendanaan kampanye dapat terlihat secara jelas.

Baca juga: Kata Sandiaga soal PKS, PAN, dan Demokrat yang Belum Sumbang Dana Kampanye

"Pendanaan kampanye jadi jelas dari mana saja sumbernya. Sumber saya jelas dari penjualan aset atau saham," ungkapnya.

Di sisi lain, Sandiaga juga meminta kepada seluruh penyumbang dana kampanye ke BPN untuk transparan agar bisa diketahui oleh publik sebagai laporan pertanggungjawaban yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Siapa yang berkontribusi harus terang benderang dan diketahui oleh publik," kata Sandiaga.

"Dan saya dengan Pak Prabowo juga tidak akan tersendera atas kepentingan apapun, tidak ada titipan dari pengusaha-pengusaha yang berperan di belakang kita guna memperlihatkan tata kelola pemerintah yang baik," sambungnya.

Adapun dalam total sumbangan dana kampanye tersebut, penyumbang terbesar kedua adalah dari Prabowo dengan Rp 13 miliar, diikuti Partai Gerindra 1,38 miliar, sumbangan pihak lain perorangan Rp 76,1 juta, dan sumbangan pihak lain kelompok Rp 28 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com