Lebih dari 10 Ribu Pengungsi di Pandeglang Segera Dipulangkan

Kompas.com - 31/12/2018, 17:00 WIB
Puluhan pengungsi masih bertahan di Posko Pengungsian Tenjohalang, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/12/2018). Sebagian pengungsi memilih bertahan di pengungsian lantaran takut akan tsunami susulan. KOMPAS.com/ACEP NAZMUDIN Puluhan pengungsi masih bertahan di Posko Pengungsian Tenjohalang, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/12/2018). Sebagian pengungsi memilih bertahan di pengungsian lantaran takut akan tsunami susulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya harus segera memulangkan lebih dari 10 ribu pengungsi di Kabupaten Pandeglang, Banten, pasca-tsunami terjadi di Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018).

Menurut Sutopo, dari 20.726 pengungsi, sekitar 10 ribu orang mengungsi karena rumahnya rusak. Sisanya, sekitar 10.726 orang yang mengungsi akibat trauma.

"Pengungsi yang trauma, bukan rumah rusak tadi, diharapkan akan dikembalikan ke rumahnya. Sementara pengungsi yang rumah rusak berat akan dibangunkan hunian sementara," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Ini Upaya Kemensos dalam Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda

Pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing harus segera dilakukan lantaran sekolah-sekolah yang dijadikan tempat pengungsian akan segera digunakan kembali untuk aktivitas belajar mengajar.

Menurut Sutopo, kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2018-2019 akan dimulai 7 Januari 2019.

Selain itu, saat ini aktivitas gunung anak krakatau sudah menurun. Sehingga, kemungkinan kondisi di sekitar wilayah terdampak tsunami sudah aman.

"Kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau menurun, volume (erupsi)-nya berkurang, sehingga pengungsi, masyarakat yang trauma tadi dapat kembali ke rumahnya," ujar Sutopo.

Sebelumnya, Kapolda Provinsi Banten juga telah meminta Kepala BMKG melakukan evaluasi terhadap jarak aman masyarakat dari potensi tsunami.

Saat ini, BMKG menetapkan tidak boleh ada aktivitas masyarakat dalam radius 500 meter-1 kilometer dari garis pantai. Sebab, masih ada potensi tsunami susulan.

Hingga Senin (31/12/2018) pukul 13.00, jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda meningkat menjadi 437 orang.

Baca juga: DFSK Sumbangkan 1 Pikap ke Korban Tsunami Banten

Dari jumlah total korban, sebanyak 428 jenazah sudah diidentifikasi dan dimakamkan. Sementara 9 jenazah hingga saat ini belum teridentifikasi.

Jumlah itu meliputi korban di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus.

Selain korban meninggal, tercatat 14.059 orang luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 mengungsi.

BNPB juga mencatat, sebanyak 2.752 rumah rusak, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu dan kapal rusak, serta 147 kendaraan rusak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Nasional
Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X