Lebih dari 10 Ribu Pengungsi di Pandeglang Segera Dipulangkan

Kompas.com - 31/12/2018, 17:00 WIB
Puluhan pengungsi masih bertahan di Posko Pengungsian Tenjohalang, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/12/2018). Sebagian pengungsi memilih bertahan di pengungsian lantaran takut akan tsunami susulan. KOMPAS.com/ACEP NAZMUDIN Puluhan pengungsi masih bertahan di Posko Pengungsian Tenjohalang, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/12/2018). Sebagian pengungsi memilih bertahan di pengungsian lantaran takut akan tsunami susulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya harus segera memulangkan lebih dari 10 ribu pengungsi di Kabupaten Pandeglang, Banten, pasca-tsunami terjadi di Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018).

Menurut Sutopo, dari 20.726 pengungsi, sekitar 10 ribu orang mengungsi karena rumahnya rusak. Sisanya, sekitar 10.726 orang yang mengungsi akibat trauma.

"Pengungsi yang trauma, bukan rumah rusak tadi, diharapkan akan dikembalikan ke rumahnya. Sementara pengungsi yang rumah rusak berat akan dibangunkan hunian sementara," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Ini Upaya Kemensos dalam Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda


Pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing harus segera dilakukan lantaran sekolah-sekolah yang dijadikan tempat pengungsian akan segera digunakan kembali untuk aktivitas belajar mengajar.

Menurut Sutopo, kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2018-2019 akan dimulai 7 Januari 2019.

Selain itu, saat ini aktivitas gunung anak krakatau sudah menurun. Sehingga, kemungkinan kondisi di sekitar wilayah terdampak tsunami sudah aman.

"Kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau menurun, volume (erupsi)-nya berkurang, sehingga pengungsi, masyarakat yang trauma tadi dapat kembali ke rumahnya," ujar Sutopo.

Sebelumnya, Kapolda Provinsi Banten juga telah meminta Kepala BMKG melakukan evaluasi terhadap jarak aman masyarakat dari potensi tsunami.

Saat ini, BMKG menetapkan tidak boleh ada aktivitas masyarakat dalam radius 500 meter-1 kilometer dari garis pantai. Sebab, masih ada potensi tsunami susulan.

Hingga Senin (31/12/2018) pukul 13.00, jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda meningkat menjadi 437 orang.

Baca juga: DFSK Sumbangkan 1 Pikap ke Korban Tsunami Banten

Dari jumlah total korban, sebanyak 428 jenazah sudah diidentifikasi dan dimakamkan. Sementara 9 jenazah hingga saat ini belum teridentifikasi.

Jumlah itu meliputi korban di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus.

Selain korban meninggal, tercatat 14.059 orang luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 mengungsi.

BNPB juga mencatat, sebanyak 2.752 rumah rusak, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu dan kapal rusak, serta 147 kendaraan rusak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X