Sebelum Gagas "Sekolah Ibu", Pemkab Bandung Barat Disarankan Dalami Penyebab Perceraian

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili menilai, program "Sekolah Ibu" yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya tak dijalankan.

Pemerintah setempat menggagas program ini untuk menekan angka perceraian di daerah tersebut. Namun, sejumlah pihak mengkritik program ini, salah satunya karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan.

Halili berpendapat, seharusnya Pemkab Bandung Barat mengkali lebih dalam penyebab tingginya angka perceraian di daerah tersebut.

"Program dengan nomenklatur 'Sekolah Ibu' tersebut harus dibatalkan. Sebaiknya Pemkab Bandung Barat melakukan kajian mendalam terlebih dahulu terhadap isu perceraian di sana," ujar Halili saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Program Sekolah Ibu di Bandung Barat Dinilai Diskriminatif

Program itu, lanjut Halili, seolah-olah menyudutkan perempuan sebagai satu-satunya penyebab perceraian. Padahal, ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya.

"Tapi membayangkan persoalan rumah tangga sebagai dampak dari tidak bekerjanya peran sentral ibu menurut saya diskriminasi serius," kata dia.

Meski demikian, ia berpendapat, memang dibutuhkan pendidikan informal untuk mencegah hingga meminimalkan terjadinya perceraian. Salah satunya adalah melalui program pendidikan bagi setiap keluarga.

Menurut dia, sudah saatnya pendidikan informal dalam lingkungan keluarga digalakkan kembali sebagai salah satu jalur pendidikan, di luar pendidikan formal melalui sekolah.

Akan tetapi, program pendidikan keluarga tersebut harus dilakukan secara komprehensif. Tak hanya dalam konteks menurunkan angka perceraian, tetapi mengatasi permasalahan sosial di masyarakat.

Baca juga: Bukan Sekolah Ibu, Bandung Barat Disarankan Buat Program Konseling Suami-Istri

"Pendidikan keluarga dari sisi tujuan lebih luas. Harapannya, Tri Pusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat) seperti yang diidealkan Ki Hadjar Dewantara sama-sama berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial kita," kata Halili.

"Pendidikan keluarga dapat membangun resiliensi dari berbagai penyakit kolektif kita, mulai dari kenakalan remaja, perceraian, sampai intoleransi dan terorisme," lanjut dia.

Diinformasikan Hengky Kurniawan

Program tersebut ramai diperbincangkan setelah  Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menginformasikannya melalui Instagram.

Melalui program ini, Pemkab Bandung Barat akan mengedukasi para ibu tentang rumah tangga. Hal ini merupakan upaya Pemkab Bandung Barat untuk mengatasi kasus perceraian di kabupaten tersebut.

Baca juga: Program Sekolah Ibu di Bandung Barat, Aktivis Nilai Suami Juga Perlu Diedukasi

Berikut ini adalah keterangan foto yang diunggah Hengky lewat akun Instagram, @hengkykurniawan:

"Dari 5-30 November 2018, Kasus perceraian di KBB sebanyak 244 Kasus. Kalau dirata-rata berarti setiap harinya ada 9-10 orang yang mendaftarkan perceraian. Ini menjadi masalah yang serius bagi kami Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Inshaa Allah di tahun 2019 kami meluncurkun program "Sekolah Ibu". Tujuan didirikanya sekolah ibu untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga, bagaimana menghadapi suami, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kita yang beranjak dewasa dan banyak materi lainya yang nanti akan diajarkan di sekolah ibu. Inshaa Allah "Sekolah ibu" tidak akan membosankan. Ibu - ibu makin sayang suami, kompak dengan anak, dan tentunya keluarga akan lebih bahagia. InshaaAllah…. @aa.umbara @ridwankamil @humas_kbb @bimaaryasugiarto (note: tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Program sekolah ibu berhasil menekan angka perceraian di kota Bogor. Seperti yang Kang Bima sampaikan ke saya waktu studi banding. Ibu-ibu yang tadinya menuntut cerai suaminya akhirnya menarik gugatan cerainya setelah mengikuti sekolah ibu. Tentu ini program baik yang bisa kita contoh. Pematerinya dari kalangan profesional, psikolog, dosen, profesor, polwan, wanita karier yang sukses. Dan program ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Gubernur. Bila ada yg salah dalam pemahaman atau kurang berkenan, mohon dimaafkan) Haturnuhun..."