Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Djoko Santoso, Kritik Prabowo soal Perekonomian Indonesia Enggak Ngawur

Kompas.com - 27/12/2018, 22:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, membantah bahwa Prabowo ngawur saat membandingkan perekonomian Indonesia sama dengan Rwanda dan Haiti.

Hal itu disampaikan Djoko dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

"Saya kira Pak Prabowo juga enggak mau ngawur lah. Itu ada sumbernya. Ada di buku Paradoks Indonesia. Termasuk sumbernya dari departemen pemerintah sendiri," kata Djoko.

Ia mengatakan, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini membuat perekonomian Indonesia terpuruk.

Baca juga: Kubu Jokowi Minta Prabowo Tolak Sumbangan Kampanye karena Sebut Indonesia Miskin

Faktor lainnya, kata Djoko, banyak perusahaan tambang dan kebun sawit yang tak lagi dimiliki Indonesia dan beralih kepemilikan ke pihak asing.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah jujur dalam mengemukakan data sehingga tidak menurunkan standar kemiskinan untuk menutupi jumlah orang miskin di Indonesia.

"Orang miskin turun tapi standar kemiskinan diturunkan. Jadi yang miskin tinggal sedikit. Saya tahu persis Pak Prabowo orang jujur. Dia sedih juga lihat Indonesia seperti ini, sedih juga penghasilannya (masyarakat) tidak cukup," lanjut Djoko.

Baca juga: Djoko Santoso: Yang Mencalonkan Ahok Itu Siapa? Ya Prabowo

Prabowo sebelumnya menyebut Indonesia setingkat dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Rwanda, Haiti, dan negara-negara di pulau kecil lainnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo saat menghadiri acara Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Jalan Ronggowarsito, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/12/2018).

"Kita (Indonesia) setingkat dengan negara miskin di Benua Afrika, ada Rwanda, Haiti dan pulau-pulau kecil Kiribati, yang kita tidak tahu letaknya di mana," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com