Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Perintahkan Genjatan Senjata di Papua saat Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 27/12/2018, 21:26 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk mengendurkan upaya pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Polri, kata Tito, menghormati perayaan Natal dan tahun baru. 

"Khusus Natal dan Tahun Baru saya sudah perintahkan jajaran Polri di sana untuk cooling down dulu, gencatan senjata. Kenapa? Karena Natal dan tahun baru, masyarakat di sana sangat menghargai gereja,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Tito menuturkan, dalam masa gencatan senjata itu, aparat Polri dan TNI melakukan pendekatan lunak kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Papua.

Baca juga: Kodam: Kalau Ada Korban Jiwa di Nduga Bukan Masyarakat Sipil Tapi Anggota KKB

"Seperti di sana kemarin ada perayaan Natal bersama. Jadi kita sedang perang merebut simpati publik. Siapa yang berhasil merebut simpati publik, dia akan menang," tutur Tito.

Namun, Tito menegaskan pengejaran terhadap KKB, khususnya, pelaku pembantaian pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua tetap dilakukan.

"Intinya tetap dilakukan pengejaran, tapi tidak terlalu banyak diekspos. Ditangkap ya, sudah saja. Jangan (media) yang disampaikan pas lagi polisi mukul begini, maka digoreng lagi sama mereka (KKSB). Ini genderang propaganda mereka yang teman-teman bisa masuk tanpa sadar," kata Tito.

Menurut Tito, persoalan utama masyarakat Papua saat ini adalah kesejahteraan ekonomi. Lalu, Tito memberi contoh wilayah yang dahulu jadi basis pemberontakan kini sudah tidak lagi lantaran kesejahteraan meningkat.

"Dulu gerakan kemerdekaan kuat di Manokwari sekarang bagus (tidak lagi), dulu Merauke banyak gerakan kemerdekaan sekarang juga tidak, karena kesejahteraan meningkat," kata Tito.

Baca juga: Soal KKB di Nduga Papua, Wiranto Sebut Kita Habisi Mereka

Tito menegaskan, aparat keamanan terus mengawal dan mengamankan program infrastruktur pemerintah agar tetap berjalan dengan baik.

Menurut Tito, pembangunan Infrastruktur di Papua diharapkan bisa menghubungkan dan menjalankan roda perekenomian yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.

"Karena problem ekonomi sebenarnya karena terisolasi. Oleh karena itu presiden berkeras membangun trans Papua untuk meng-connect untuk melintasi pembangunan ini, sehingga logistik jadi rendah," tutur Tito.

Diberitakan, kelompok bersenjata di Papua, Minggu (2/12/2018), membunuh 20 orang Kabupaten Nduga. Korban terdiri dari 19 pekerja Istaka Karya dan seorang personel TNI.

Para pekerja Istaka Karya itu tengah mengerjakan jembatan Kali Yigi-Kali Aurak yang merupakan bagian dari proyek Trans Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com