Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tegaskan TNI dan Polri Tak Langgar HAM Saat Buru KKB di Papua

Kompas.com - 17/12/2018, 19:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, TNI dan Polri tak melanggar HAM saat memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membantai para pekerja konstruksi di Papua.

Ia pun mengatakan, pengejaran tersebut merupakan upaya menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan KKB terhadap para pekerja PT Istaka Karya di Papua.

"Jadi kami bukan asal-asalan, bukan melanggar HAM. Tapi justru kami menghentikan pelanggaran HAM yang kalau kami tidak hentikan, korban bisa lebih besar lagi. Kemarin 24 disekap, diikat, ditembakin," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Fakta Pembunuhan Pekerja di Nduga Papua, Dugaan Asal Senjata hingga Aparat Lacak Panglima KKB

Ia pun mengatakan, negara diperbolehkan mengerahkan TNI dan polisi yang bersenjata lengkap untuk memburu KKB tersebut sebab sudah memakan banyak nyawa pekerja yang tengah membangun Papua.

"Saya tanya sekarang, kalau ada kelompok masyarakat yang bersenjata kemudian bunuhin orang-orang yang enggak berdosa, kita bisa melawan pakai kata-kata? Kalau tidak ya memang dilawan dengan senjata dan undang-undang membolehkan," ujar Wiranto.

"Bahkan hukum internasional membolehkan tatkala ada satu kelompok tertentu yang melawan pemerintah, itu dibenarkan kita untuk melakukan suatu perlawanan bersenjata. Itu namanya prinsip proporsionalitas," lanjut dia.

Wiranto sebelumnya mengatakan, pihaknya menurunkan pasukan bantuan nonorganik untuk penanganan kasus di Nduga, Papua.

Pasukan tersebut didatangkan dari luar wilayah Papua. Mereka membantu operasi evakuasi korban pembantaian, sekaligus ikut melakukan pengejaran pelaku pembantaian yang saat ini melarikan diri.

Wiranto menyebutkan, pasukan TNI/Polri dari luar Papua itu diterjunkan lantaran operasi pengejaran pelaku dan evakuasi korban tidak mudah dilakukan. Apalagi, medan di wilayah tersebut tergolong cukup sulit.

"Itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah karena medannya sulit sekali," tegas Wiranto.

Hingga kini, tim gabungan sudah mengidentifikasi 17 orang meninggal dunia akibat pembantaian KKB di Nduga, Papua.

Baca juga: Enam Pekerja Bangunan Sekolah Dievakuasi dari Nduga ke Wamena

Tim gabungan saat ini masih fokus mencari empat korban hilang, yang diduga berhasil melarikan diri saat kejadian.

Sebelumnya pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Kompas TV Tim gabungan TNI dan Polri mengevakuasi 10 pekerja bangunan yang berada di Distrik Koroptak dan Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua.<br /> <br /> Para pekerja ini memilih meningalkan Nduga karena takut menjadi korban kekerasan kelompok separatis, seperti yang dialami oleh karyawan PT Istaka Karya. 10 pekerja bangunan ini pun harus menempuh perjalanan selama 8 hari sebelum mencapai tempat yang aman.<br /> <br /> Sebelumnya, para pekerja ini diselamatkan oleh masyarakat setempat hingga akhirnya dievakuasi oleh petugas gabungan TNI dan Polri ke Jayapura.<br /> <br /> Hingga kini, tim gabungan masih terus mencari empat karyawan PT Istika Karya yang belum diketahui keberadaannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com