Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2019, Wiranto Sasar Jatim untuk Penerapan Program Penanggulangan Terorisme

Kompas.com - 27/12/2018, 16:24 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program sinergisitas antara kementerian/lembaga dalam penanggulangan terorisme yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan merambah wilayah Jawa Timur pada 2019.

Pada 2018, program tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara total, ada 36 kementerian yang terlibat.

"Di 2019 akan kami kembangkan di Jawa Timur dan di NTB tetap, Sulawesi Tengah tetap, Jawa Timur kami coba untuk kembangkan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai pengarah program, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Program Sinergisitas Kementerian dalam Penanggulangan Terorisme Dinilai Positif

 

Wiranto menyebutkan, Jawa Timur dipilih berdasarkan analisis dan pemetaan yang telah dilakukan oleh BNPT soal potensi ancaman di wilayah tersebut.

"Tentunya ini dari hasil pemantauan BNPT. Dan di Jatim sudah ada proyek deradikalisasi yang dikembangkan BNPT, dari situ nanti kembangkan ke wilayah lain," ujar dia.

Program tersebut telah diterapkan di delapan daerah pada tahun ini.

Daerah tersebut terdiri 3 wilayah di Provinsi NTB yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima; dan 5 daerah di Sulteng yakni Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Baca juga: BNPT Gandeng Kemenhub Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Sinergisitas membuat seluruh kementerian/lembaga bahu-membahu dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. Setiap kementerian berkontribusi sesuai kapasitasnya.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperbaiki bangunan masyarakat yang dibantu.

Sementara, Kementerian Pertanian memberikan bahan yang dapat digunakan untuk beternak dan bercocok tanam.

Menurut Wiranto, upaya penanggulangan dengan pendekatan lunak (soft approach) itu telah menunjukkan hasil yang positif selama diterapkan di Sulteng dan NTB.

"Tentu hasilnya sangat menguntungkan, karena bisa membangun, terjaminnya wilayah itu, bisa membangun satu pertahanan dari terorisme. Ini dinamakan soft approach oleh karena itu di dua wilayah itu sudah kelihatan hasilnya," kata Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com