Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-tsunami, Kemendagri Kirim Tim Pendamping Pemda ke Banten dan Lampung

Kompas.com - 24/12/2018, 21:43 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemendagri (Tim P4 Kemendagri) ke wilayah terdampak tsunami di daerah Banten dan Lampung.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan jumlah personel yang diturunkan sebanyak 19 orang. Dari jumlah itu, 11 personel dikirim ke Banten, sisanya ke Lampung.

"Tim Kemendagri sudah diberangkatkan tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemendagri (Tim P4 Kemendagri) ke Banten dan Lampung tadi pagi pukul 06.00 WIB," ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis, Senin (24/12/2018).

Baca juga: Misa Natal, Umat Katolik Palembang Doakan Korban Tsunami Selat Sunda

Tim tersebut terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Tugas tim tersebut yaitu mendampingi pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu penyelenggaraannya adalah pelayanan administrasi kependudukan.

Terkait pelayanan administrasi, Dirjen Dukcapil juga sudah memerintahkan kantor dukcapil setempat untuk membuka posko.

Layanan yang diberikan di posko tersebut adalah kepengurusan dokumen kependudukan termasuk akta kematian. Posko itu juga diberi tugas untuk membantu identifikasi korban.

Kemudian, Bahtiar menyebutkan, tugas lain dari tim tersebut termasuk mendata gedung pemerintahan yang rusak serta mendata pegawai pemda yang turut menjadi korban.

Dalam menjalankan tugasnya, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemda setempat.

"Tim bertugas selama dengan mendirikan Posko Kemendagri yang mandiri (tidak boleh merepotkan, lengkap peralatan dan logistik tim)," kata Bahtiar.

"Tim juga berkoordinasi BPBD Provinsi Banten, BPBD Provinsi Lampung, dan koordinasi pemda kabupaten/kota setempat," sambung dia.

Bahtiar mengatakan, penurunan tim akan dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama tersebut akan bekerja pada 24 hingga 28 Desember 2018 dan akan dilanjutkan dengan penurunan tim tahap berikutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Ajak Umat Kristiani Doakan Korban Tsunami Banten dan Lampung

Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (24/12/2018) pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia akibat bencana ini bertambah menjadi 373 orang.

Sementara, korban luka-luka berjumlah 1.459 orang dan korban yang belum ditemukan 128 orang, dan 5.665 orang mengungsi.

Kerusakan material meliputi 681 unit rumah, 69 unit hotel dan villa, 60 warung dan toko, dan 420 kapal dan perahu, serta puluhan kendaraan rusak.

Kompas TV Erupsi bawah laut menyebabkan sebagian dari kawah Gunung Anak Krakatau longsor dan memicu terjadinya tsunami di Banten dan Lampung. Kita ulas fenomena tsunami ini bersama Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com