Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: NKRI Tidak Akan Punah

Kompas.com - 20/12/2018, 14:30 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan punah seperti yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto.

"Sampai kapan pun NKRI ini tidak akan punah. Sampai kiamat pun tidak akan punah," kata Tjahjo di Kupang, Kamis (20/12/2018), seperti dikutip Antara.

Tjahjo berada di Kupang dalam rangka menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi NTT yang diselenggarakan pemerintah provinsi setempat.

Baca juga: Ini Pidato Lengkap Prabowo yang Prediksi Indonesia akan Punah

Ia menyampaikan pidato dalam sidang paripurna istimewa pemerintah provinsi bersama DPRD dalam menyambut HUT NTT.

Dalam pidatonya, Tjahjo menyinggung terkait adanya anggapan bahwa negara Indonesia akan punah.

"Bukan karena penyataan seseorang bahwa NKRI akan punah, tidak. NKRI harus tetap dipertahankan oleh siapapun yang memimpin negara ini," katanya.

Ia mengatakan, saat ini Pemerintah sedang berupaya menyukseskan proses dan tahapan konsolidasi demokrasi menyambut pemilihan umum  di 2019 mendatang.

Baca juga: Komentari Prabowo, Mendagri Sebut Pemimpin Jangan Buat Pesimistis

Untuk itu, Tjahjo mengajak semua pihak agar berani melawan kampanye-kampanye politik yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

"Mari kita lawan kampanye yang menyampaikan ujaran kebencian, fitnah, menyinggung SARA, mengancam demokrasi, kemajemukan dan kebhinnekaan bangsa serta Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Mari kita arahkan," katanya.

Ia meminta para calon anggota DPRD, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada Pemilu 2019 agar melakukan kampanye dengan mengadu program, konsep, dan gagasan.

"Kita memilih pemimpin yang amanah untuk kemaslahatan daerah, masyarakat, dan bangsa di kemudian hari," katanya.

Baca juga: Moeldoko Sebut Prabowo Berimajinasi soal Indonesia Punah

Turut hadir dalam sidang paripurna istimewa itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef Nai Soi beserta seluruh jajaran perangkat pemerintah provinsi.

Selain itu, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, serta pimpinan daerah dari sejumlah kabupaten.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, Indonesia akan punah jika pihaknya tidak dapat memenangi Pemilu 2019.

Sebab, ia menilai para elite saat ini telah gagal dalam menjalankan amanah rakyat. Prabowo menuturkan, selama puluhan tahun para elite telah membawa Indonesia ke arah yang keliru.

Oleh sebab itu, tidak heran jika Indonesia tumbuh sebagai negara yang lemah.

Hal itu ia katakan saat berpidato pada Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (17/12/2018).

"Elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama elite yang berkuasa puluhan tahun, sudah terlalu lama mereka memberi arah keliru, sistem yang salah," ujar Prabowo.

"Dan saya katakan, bahwa sistem ini kalau diteruskan akan mengakibatkan Indonesia lemah. Indonesia semakin miskin dan semakin tidak berdaya bahkan bisa punah," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo pun meminta seluruh kader Partai Gerindra untuk berjuang dalam memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Di sisi lain, kata Prabowo, rakyat sangat menginginkan perubahan dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah," ucap Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com