Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Beri Waktu 14 Hari kepada Polisi Ungkap Dalang Perusakan Atribut

Kompas.com - 18/12/2018, 21:46 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap tuntas otak di balik perusakan atribut partai di Pekanbaru.

Demokrat memberikan batas waktu bagi pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini.

"Polda Riau diharapkan menuntaskan proses hukum hingga ke tingkat yang menyuruh dan yang membantu melakukan, dalam waktu 14 hari," kata Hinca dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018) malam.

Sebelumnya, polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka yang terkait dengan perusakan atribut tersebut. Namun, Demokrat belum puas dengan langkah itu.

Baca juga: Rapat 9 Jam, Demokrat Sebut Perusak Atribut Partai adalah Institusi Siluman

Demokrat berpendapat, ada master mind di balik perusakan baliho dan bendera Partai Demokrat ini.

Bahkan, hasil investigasi Demokrat menemukan bahwa perusakan atribut ini didalangi oleh institusi tertentu.

"Demokrat yakin ada institusi siluman yang jadi master mind, inisiator, dan pemberi perintah," kata dia.

Saat ditanya apa langkah Demokrat jika polisi belum menemukan dalang perusakan atribut ini dalam 14 hari, Hinca menjawab, "Nanti kita tunggu setelah 14 hari, ada pernyataan sikap lagi".

Hasil investigasi Demokrat ini berbeda dengan temuan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto.

Baca juga: Bawaslu Selidiki Kemungkinan Perusakan Baliho Demokrat Termasuk Pelanggaran Pemilu

Wiranto menyebut oknum Partai Demokrat dan PDI-P terlibat dalam perusakan atribut kampanye Demokrat.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dalam konferensi pers tersebut Wiranto didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu ternyata memang perbuatan oleh oknum-oknum tertentu, dari partai tertentu, baik partai PDI-P maupun Demokrat ada. Oknum itu sudah ditangkap," kata Wiranto.

Baca juga: Wiranto Terbuka jika SBY Ingin Bertemu Bahas soal Perusakan Atribut Demokrat

Wiranto mengatakan, oknum tersebut bergerak atas inisiatif sendiri, sehingga bukan atas arahan pimpinan partai mereka.

Wiranto juga meminta pimpinan partai politik menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi.

Ia mengimbau para pimpinan partai politik yang bersangkutan tak membesar-besarkan kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com