JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, dirinya membuka diri apabila Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin bertemu untuk membahas hasil laporan soal perusakan alat peraga kampanye (APK) Partai Demokrat di Pekanbaru.
"Saya tidak mengarang, tapi kalau ada reaksi ya silakan. Diajak ketemu juga tidak apa-apa," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Baca juga: Soal Respons SBY, Wiranto Bilang Silakan Saja, Laporan yang Ada Seperti Itu
Wiranto kemudian meminta pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini untuk menyerahkan proses penyelidikan ke kepolisian.
Hal itu bertujuan agar tak terjadi salah paham yang kemudian bisa menggerus persatuan jelang Pemilu 2019.
"Kita tidak perlu ya terjadi kesalahpahaman. Dan tujuan saya adalah agar masalah ini segera tidak berkembang lagi, biar polisi yang melakukan penyelidikan, mengusut, dan memberikan sanksi. Pemilu ini bukan tempat kita untuk memecah belah dan berkonflik," paparnya.
Baca juga: Kadernya Disebut Terlibat Perusakan Atribut, Demokrat Sebut Ada Indikasi Kriminalisasi
Sebelumnya, SBY tak sependapat dengan Wiranto soal perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru.
Ia meyakini, pelaku perusakan baliho dan poster Demokrat yang dipasang di sepanjang jalan utama Kota Pekanbaru itu bukanlah oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ataupun Partai Demokrat.
"Maaf, saya punya pendapat yg berbeda dgn Pak Wiranto (pemerintah). Perbedaan pendapat ini bukan kejahatan. Ini hak warga negara," kicau SBY di akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Senin (17/12/2018) malam.
Baca juga: SBY Beda Pendapat dengan Wiranto soal Perusakan Atribut Demokrat
SBY mengatakan, hasil investigasi Partai Demokrat menunjukkan hasil yang berbeda dari pernyataan Wiranto. Informasi dan kesaksian di lapangan yang didapatkan, baik PDI-P maupun Partai Demokrat bukanlah master-mind dan inisiator dari kasus perusakan atribut.