Wapres Kalla Nilai Polemik E-KTP Tak Ganggu Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai polemik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjelang Pemilu 2019 tak berpotensi menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Kalla yakin persoalan e-KTP tak akan menghambat tahapan pemilu. 

Hal itu disampaikan Kalla saat ditanyai apakah polemik e-KTP berpotensi memunculkan kerusuhan.

"Tidak (rusuh) saya kira," kata Kalla aaat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Ia meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan temuan kasus diperjualbelikan dan tercecernya e-KTP. Pemerintah, kata Kalla, menjamin tetap menyediakan e-KTP bagi masyarakat.

Baca juga: Pertimbangan Mendagri Perintahkan Pemusnahan E-KTP Invalid

Kalla juga mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir hak pilihnya terganggu pasca-temuan kasus e-KTP tercecer dan jual beli blangko e-KTP.

Sebab, kata Kalla, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tetap mengupayakan seluruh pemilih mengantongi e-KTP. Jika ternyata tak bisa dipenuhi, ada jalan lain bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP. 

"Kalau orang tidak punya hak pilih, oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah memutuskan bahwa kalaupun tidak punya e-KTP identitas lain bisa dipakai," lanjut dia.

Sebelumnya, terdapat beberapa polemik menyangkut e-KTP. Misalnya, tim Kompas yang menemukan blangko e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah, beredar dan diperjualbelikan di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan di toko online.

Baca juga: Wiranto: E-KTP Tercecer Bukan Rekayasa Pemerintah

Lalu, e-KTP tercecer. Pada Sabtu (8/10/2018), sebuah karung berisi ribuan e-KTP ditemukan di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kemudian, tiga karung berisikan e-KTP kembali ditemukan di areal perkebunan di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, pada Selasa (11/12/2018).