Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tegaskan TNI dan Polri Tak Langgar HAM Saat Buru KKB di Papua

Kompas.com - 17/12/2018, 19:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, TNI dan Polri tak melanggar HAM saat memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membantai para pekerja konstruksi di Papua.

Ia pun mengatakan, pengejaran tersebut merupakan upaya menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan KKB terhadap para pekerja PT Istaka Karya di Papua.

"Jadi kami bukan asal-asalan, bukan melanggar HAM. Tapi justru kami menghentikan pelanggaran HAM yang kalau kami tidak hentikan, korban bisa lebih besar lagi. Kemarin 24 disekap, diikat, ditembakin," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Fakta Pembunuhan Pekerja di Nduga Papua, Dugaan Asal Senjata hingga Aparat Lacak Panglima KKB

Ia pun mengatakan, negara diperbolehkan mengerahkan TNI dan polisi yang bersenjata lengkap untuk memburu KKB tersebut sebab sudah memakan banyak nyawa pekerja yang tengah membangun Papua.

"Saya tanya sekarang, kalau ada kelompok masyarakat yang bersenjata kemudian bunuhin orang-orang yang enggak berdosa, kita bisa melawan pakai kata-kata? Kalau tidak ya memang dilawan dengan senjata dan undang-undang membolehkan," ujar Wiranto.

"Bahkan hukum internasional membolehkan tatkala ada satu kelompok tertentu yang melawan pemerintah, itu dibenarkan kita untuk melakukan suatu perlawanan bersenjata. Itu namanya prinsip proporsionalitas," lanjut dia.

Wiranto sebelumnya mengatakan, pihaknya menurunkan pasukan bantuan nonorganik untuk penanganan kasus di Nduga, Papua.

Pasukan tersebut didatangkan dari luar wilayah Papua. Mereka membantu operasi evakuasi korban pembantaian, sekaligus ikut melakukan pengejaran pelaku pembantaian yang saat ini melarikan diri.

Wiranto menyebutkan, pasukan TNI/Polri dari luar Papua itu diterjunkan lantaran operasi pengejaran pelaku dan evakuasi korban tidak mudah dilakukan. Apalagi, medan di wilayah tersebut tergolong cukup sulit.

"Itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah karena medannya sulit sekali," tegas Wiranto.

Hingga kini, tim gabungan sudah mengidentifikasi 17 orang meninggal dunia akibat pembantaian KKB di Nduga, Papua.

Baca juga: Enam Pekerja Bangunan Sekolah Dievakuasi dari Nduga ke Wamena

Tim gabungan saat ini masih fokus mencari empat korban hilang, yang diduga berhasil melarikan diri saat kejadian.

Sebelumnya pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Kompas TV Tim gabungan TNI dan Polri mengevakuasi 10 pekerja bangunan yang berada di Distrik Koroptak dan Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua.<br /> <br /> Para pekerja ini memilih meningalkan Nduga karena takut menjadi korban kekerasan kelompok separatis, seperti yang dialami oleh karyawan PT Istaka Karya. 10 pekerja bangunan ini pun harus menempuh perjalanan selama 8 hari sebelum mencapai tempat yang aman.<br /> <br /> Sebelumnya, para pekerja ini diselamatkan oleh masyarakat setempat hingga akhirnya dievakuasi oleh petugas gabungan TNI dan Polri ke Jayapura.<br /> <br /> Hingga kini, tim gabungan masih terus mencari empat karyawan PT Istika Karya yang belum diketahui keberadaannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com