Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: E-KTP Tercecer Bukan Rekayasa Pemerintah

Kompas.com - 17/12/2018, 18:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA. KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan kasus e-KTP tercecer di Jakarta dan Pariaman serta blangko e-KTP yang diperjuabelikan, bukan rekayasa pemerintah.

Ia mengatakan, tidak masuk akal jika pemerintah melakukan hal-hal yang merusak jalannya Pemilu 2019.

"Ada e-KTP yang tercecer, yang diperjualbelikan. Sekali lagi itu bukan rekayasa pemerintah. Tidak mungkin pemerintah sebagai fasilitator pemilu ingin membuat pemilu sendiri repot, pemilu gagal, kan enggak mungkin," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Ribuan e-KTP Kedaluwarsa, DPRD DKI Pertanyakan Mekanisme Pemusnahannya

Ia mengatakan saat ini kasus tersebut sedang didalami pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

Wiranto meminta masyarakat tak berspekulasi macam-macam ihwal kasus e-KTP.

Menurut Wiranto, masyarakat harus mewaspadai munculnya hoaks mengenai kasus e-ktp yang tercecer. Pemerintah terus menghadapi hoaks terkait e-KTP dan akan segera menindaklanjutinya dengan menempuh langkah hukum. 

"Sekarang masih kami hadapi beberapa pemberitaan lewat hoaks, lewat hate speech lewat sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini pun kami untuk menyelesaikannya dengan hukum yang berlaku, dengan kemampuan kami yang masih ada," lanjut dia.

Sebelumnya, terdapat beberapa polemik menyangkut e-KTP. Misalnya, tim Kompas yang menemukan blangko e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah, beredar dan diperjualbelikan di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan di toko online.

Baca juga: Kemendagri: E-KTP Kedaluwarsa Harus Dibakar

Lalu, e-KTP tercecer. Pada Sabtu (8/10/2018), sebuah karung berisi ribuan e-KTP ditemukan di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kemudian, tiga karung berisikan e-KTP kembali ditemukan di areal perkebunan di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, pada Selasa (11/12/2018).

Kompas TV Di Serang, Banten, jelang pemilu 2019 masih sekitar 29.000 pemilik KTP konvensional yang belum melakukan perekaman sehingga datanya terancam diblokir sementara per 1 Januari 2019.<br /> <br /> Disdukcapil Kota Serang pun mengimbau pemilik KTP konvensional segera melapor untuk melakukan perekaman data KTP elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com