Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sejumlah Catatan Positif terhadap Kinerja Komnas HAM

Kompas.com - 16/12/2018, 18:39 WIB
Jessi Carina,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama periode 2012-2017 dan satu tahun berjalannya periode 2017-2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai memiliki sejumlah catatan positif.

Hal ini dirangkum Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) yang pada saat bersamaan juga mengkritik kinerja Komnas HAM yang buruk.

"Jadi bukan hanya kritik. Kami juga punya catatan positif mengenai apa yang menjadi progres Komnas HAM. Banyak yang dilakukan dan diinisiasi Komnas HAM," ujar anggota ANNI dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia, dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini Raya, Minggu (16/12/2018).

Baca juga: Komnas HAM Diminta Sikapi Pelanggar HAM yang Jadi Peserta Pemilu 2019

Putri mengatakan, catatan pertama ketika Komnas HAM mendukung dan ikut menginisiasi reuni Stolen Children atau "Anak yang Dicuri". Itu merupakan pertemuan antara keluarga dengan anak-anak korban perang di Timor Leste yang dikirim ke Indonesia.

Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah mengenai penyelesaian dokumen administratif yang diperlukan anak-anak yang dicuri sebagai prasyarat mendapat paspor dan visa.

Kemudian, Komnas HAM juga telah aktif dalam penanganan kasus Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan yang dituduh memiliki 300 gram heroin dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Komnas HAM bersama Imparsial menyelidiki kasus tersebut hingga mendapatkan bukti kuat persidangan yang tak adil dan tuduhan yang keliru.

"Komnas HAM mengirim surat kepada Presiden Jokowi, memberikan rekomendasi untuk memberi grasi kepada Zulfiqar Ali," ujar Putri.

Catatan positif lainnya, Komnas HAM periode 2017-2022 juga dinilai bisa berkomunikasi lebih baik dengan kelompok masyarakat sipil. Putri mengatakan, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan komisioner sekarang dibandingkan periode sebelumnya.

"Kemudian kami lihat periode sekarang di satu tahun ini, sedikit demi sedikit sudah ada keterlibatan aktif dengan masyarakat sipil," kata dia.

Sebelumnya, ANNI memberikan sejumlah kritikan terhadap kinerja Komnas HAM. Lembaga tersebut dinilai memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah.

Baca juga: Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Sangat Rendah

Adapun ANNI merupakan gabungan dari kelompok organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan HAM. Organisasi yang bergabung adalah KontraS, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Right Working Group (HRWG), dan Imparsial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com