Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhidin Masih Tunggu Surat Pencopotan sebagai Ketua DPW PAN Kalsel

Kompas.com - 13/12/2018, 22:09 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhidin mengaku belum menerima surat pencopotannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan.

"Kapan mencopotnya? Ya belum ada surat kan," kata Muhidin kepada Kompas.com, Kamis (13/12/2018) malam.

Baca juga: Mungkin Kader PAN Alihkan Dukungan karena Lihat Tim Jokowi-Maruf Solid

Muhidin merasa ia masih menjabat sebagai Ketua DPW PAN Kalsel sampai ia menerima surat pencopotan dari DPP PAN. Bahkan hingga Kamis siang tadi, Muhidin masih menggelar rapat dengan jajaran pengurus.

Ia memastikan jajaran pengurus solid mendukung keputusan DPW PAN Kalsel merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf , 25 Kader PAN Sumsel Akan Dilaporkan ke Polisi

Saat ditanya apa langkah selanjutnya setelah ia dicopot oleh DPP PAN, Muhidin enggan menjawab. Ia mengaku masih akan menunggu surat resmi pencopotan dari DPP PAN.

"Kita lihat keadaan lah. Sampai sekarang belum ada saya menerima. Itu (pencopotan) baru wacana dan baru perkataan," kata Muhidin.

Baca juga: PAN Sumsel Akan Investigasi Kelompok yang Gelar Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin

"Jadi kita lihat lah, setelah ada surat nanti ditanyakan lagi ke saya langkah selanjutnya apa yang akan saya ambil," tambah mantan walikota Banjarmasin ini.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno sebelumnya secara resmi mengumumkan pencopotan Muhidin sebagai Ketua DPW PAN Kalsel.

Pencopotan ini dilakukan karena Muhidin membelot mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pindah ke PAN, Dua Anggota DPR dari Fraksi Hanura Diganti

Padahal, sejak awal PAN mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"DPP telah melakukan tindakan tegas dengan memberhentikan Ketua DPW Kalsel," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/12/2018).

Menurut Eddy, DPP telah menghimpun masukan dari Ketua dan pengurus DPW Kalsel, tentang alasan dan latar belakang deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf beberapa hari lalu.

Baca juga: Waketum: Kalau PAN Ingin besar di Kalsel, Keputusan Dukung Jokowi Harus Diambil

Ia menegaskan, DPP PAN tak bisa mentolerir alasan yang disampaikan sehingga harus melakukan perombakan dalam struktur kepengurusan DPW Kalsel.

Sebelumnya, elite DPP PAN sempat terbelah soal nasib Muhidin. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menyebut bahwa Muhidin akan dicopot dari posisi Ketua DPW.

"Akan kita tunjuk kader lain sebagai pelaksana tugas," kata Hanafi.

Baca juga: DPP PAN Minta DPW Sumsel Beri Sanksi Kader yang Dukung Jokowi

Sementara Waketum PAN lainnya, Bara Hasibuan, menyebut Muhidin tak akan dicopot. Alasannya, Muhidin merupakan tokoh senior di Kalimantan Selatan dan pernah menjabat sebagai wali kota selama dua periode.

"PAN sangat membutuhkan kepemimpinan Pak Muhidin di Kalsel. Dan kami sadari itu, kami sadari ketokohannya, background-nya, pengalaman politiknya. Untuk itu kami memang mengajak Pak Muhidin untuk gabung dengan PAN," kata Bara.

Kompas TV Kendati dikabarkan dicopot sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan, Muhidin, masih memimpin rapat.<br /> <br /> Muhidin yakin masih tetap sebagai Ketua PAN di Kalimantan Selatan.<br /> <br /> Pencopotan karena Muhidin dan pengurus PAN di Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres cawapres Joko Widodo &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com