Waketum: Kalau PAN Ingin besar di Kalsel, Keputusan Dukung Jokowi Harus Diambil

Kompas.com - 12/12/2018, 15:37 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan menuturkan bahwa dirinya menghormati keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Saya sendiri menaruh respek yang besar terhadap Pak Muhidin atas keberaniannya untuk mengambil keputusan tersebut itu membutuhkan keberanian," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: Dukung Jokowi, Ketua DPW PAN Kalsel Mengaku Belum Terima Surat Pencopotan

Bara meyakini keputusan Muhidin tersebut didasarkan pada kepentingan partai.


Pasalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memberikan tanggung jawab kepada Muhidin untuk membesarkan PAN di Kalimantan Selatan.

Sementara, menurut Bara, mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan mendukung Jokowi.

"Saya pikir keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu juga bagian dari pemahaman beliau bahwa kalau PAN memang ingin besar di Kalsel memang keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu harus diambil," kata Bara.

Baca juga: Berbeda dengan Hanafi Rais, Bara Sebut PAN Tak Akan Pecat Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi

"Karena berdasarkan realita bahwa memang Pak Jokowi di Kalsel masih kuat dan itu memang pertimbangan rasional untuk kepentingan yang lebih besar," tuturnya.

Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018).

Baca juga: DPW Kalsel Alihkan Dukungan, Komunikasi Politik PAN Dinilai Bermasalah

Surat deklarasi dukungan juga sudah diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Kalimantan Selatan.

"Benar. Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," kata Muhidin saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu malam.

Baca juga: Di Balik Dukungan DPW PAN Kalsel ke Jokowi-Maruf, Ikuti Suara Rakyat hingga Ancaman Sanksi dari DPP

Menurut Muhidin, ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya adalah karena mereka tak berani berbeda suara dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu.

Menurut dia, mayoritas masyarakat Kalsel mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X