Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Menteri Perdagangan, Pasar Tradisional Kini Sudah Mulai Naik Kelas

Kompas.com - 12/12/2018, 21:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pasar tradisional dengan metode pembayaran non tunai sebenarnya sudah mulai terwujud. Hal ini yang sebelumnya dicita-citakan Presiden Jokowi

Hanya saja, jumlah pasar tradisional yang memulai transaksi non tunai seperti itu belum banyak.

Enggar mencontohkan Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Meskipun transaksi jual beli di sana masih memakai uang tunai, namun para pedagang sudah cukup melek dengan sistem non tunai.

"Pedagang di Pasar Klewer itu sudah memulai retribusi, bayar listrik di PLN, sudah cashless," ujar dia saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Salah satu pasar tradisional di Pontianak, Kalimantan Barat juga demikian. Pasar tersebut memiliki aplikasi pemantau harga yang dapat diakses oleh konsumen setiap saat. Dengan demikian, harga barang terpantau dan tidak dilepas ke pembeli.

Baca juga: Jokowi: Pasar Tradisional Harus Naik Tingkat

"Jadi kalau seseorang mau belanja bawang, dia buka itu aplikasi dan dia bisa tahu di toko mana di pasar itu yang murah," ujar Enggar.

Aplikasi ini, lanjut Enggar, akan juga diterapkan di beberapa pasar tradisional lainnya di Indonesia.

Bahkan, pasar tradisional yang melayani jual beli secara online pun sudah ada, yakni Paskomas atau Pasar Komoditi Nasional. Meskipun, Paskomas bukanlah mencakup pasar tradisional, melainkan pasar induk.

"Ya tapi pasar rakyat yang kecil juga bisa lakukan itu," ujar Enggar.

Untuk mewujudkan pasar tradisional naik kelas seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi, Enggar akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu.

Baca juga: Relawan Blusukan ke Pasar Tradisional Kampanyekan Jokowi-Maruf

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melihat peluang bisnis baru pada pasar tradisional. Tidak hanya berjualan di lapak saja, Presiden juga melihat pedagang pasar tradisional sebenarnya juga mampu berjualan secara online.

"Perlu dibangun sebuah ekosistem online dan offline bisa sambung. Pasar ini kan offline. Bagaimana jika disambungkan dengan online. Jika dua sistem itu tersambung, pasar kita pasti akan lebih cepat berkembang," ujar Presiden dalam peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia 2018 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Apabila pasar tradisional berkembang, Presiden Jokowi yakin pamornya tak akan kalah lagi dengan pasar modern semisal hypermarket dan supermarket.

Presiden Jokowi melihat pasar tradisional mempunyai modal yang kuat untuk bisa berjualan secara online, yakni dari segi harga. Menurut Presiden, produk-produk yang dijual di pasar tradisional bisa bersaing secara harga dengan pasar modern.

Ia mencontohkan harga seikat kangkung di Pasar Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, yang ia kunjungi beberapa waktu lalu, yakni seharga Rp 2.000 saja. Seikat bayam pun dihargai sama. Demikian pula harga bahan pangan yang sama di pasar-pasar lain di penjuru Indonesia.

"Setelah itu saya juga masuk ke supermarket, kangkung dijual Rp 3.400, bayam Rp 3.500. Artinya apa? Secara daya saing, pasar tradisional kita sebenarnya menang. Karena dari sisi harga bisa bersaing. harganya jauh. Rp 2.000 dengan Rp 3.500. Kalau ibu-ibu, urusan Rp 200 Rp 300 perak ini mesti dihitung," ujar Jokowi.

Apalagi, lanjut Jokowi, sistem jual beli online pasar tradisional itu memiliki market place tersendiri, ia yakin kesejahteraan pedagang semakin meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com