Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Tak Persoalkan Jokowi Absen Tiba-tiba di Peringatan HAM Sedunia

Kompas.com - 11/12/2018, 16:31 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari HAM Internasional ke-70 bukan menjadi masalah bagi Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait penegakan HAM di Indonesia.

"Ya tentu tadinya kita berharap Pak Jokowi bisa hadir. Tapi beliau ada hambatan, ada halangan, ada tugas-tugas lain yang penting sehingga Pak Jusuf Kalla yang hadir," kata Taufan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Sebelumnya, dalam rangkaian acara Komnas HAM, Presiden Jokowi direncanakan hadir ke Komnas HAM pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan pemantuan Kompas.com, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah hadir sekitar pukul 09.00 WIB dengan perangkat keamanan yang sudah lengkap.

Baca juga: Presiden Jokowi Batal Hadiri Acara Peringatan Hari HAM Internasional

Kendati demikian, pukul 11.30, perangkat keamanan tiba-tiba diangkut ke dalam sebuah truk. Kompas.com sempat menanyakan kepada salah satu Paspampres mengenai kepastian kehadiran Presiden Jokowi.

"Enggak, Pak Presiden enggak jadi datang," tutur Paspampres tersebut.

Namun, bagi Taufan, kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tetap mewakili pemimpin nasional sehingga tidak menghambat pesan yang hendak disampaikan Komnas HAM.

"Ya sejak awal kita sudah menyadari nanti akan ada halangan (ketidakhadiran Presiden). Ternyata Pak Wakil Presiden yang hadir, seorang pemimpin tertinggi yang kedua. Pesan kami kepada bapak Presiden akan sampai dan kita masih komunikasi juga kok," ungkap Taufan.

Adapun Kalla saat memberikan pidato sambutan juga menyampaikan permintaan maaf Presiden yang tak bisa hadir ke Komnas HAM.

"Pak Presiden minta maaf atas kesibukanya sehingga tidak dapat menghadiri. Saya harusnya menghadiri peringatan HAM di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tapi kata Presiden di Komnas HAM saja dibanding di Kemenkumham," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com