Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Sebarkan Isu Jokowi PKI, Kini La Nyalla Keliling Redam Kabar Itu

Kompas.com - 11/12/2018, 15:00 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — La Nyalla Mataliti mengatakan, dirinya melakukan upaya untuk meredam isu keterkaitan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan PKI. La Nyalla mengatakan hal ini karena dirinya merupakan salah satu penyebar isu tersebut ketika masih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

"Saya sudah keliling, kita sudah keliling dengan saya memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI. Saya sudah minta maaf, dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu agamanya enggak jelas, tapi saya sudah minta maaf," ujar La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Selasa (11/12/2018).

Mantan Ketua Umum PSSI itu sudah bertemu dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo untuk meminta maaf. Dia mengaku nenyebarkan fitnah itu di Jawa Timur dan Madura. Dia bersyukur Jokowi mau memaafkannya.

La Nyalla kini menjadi salah satu mantan pendukung Prabowo yang berbalik mendukung Jokowi. La Nyalla mengatakan statusnya yang merupakan oposisi pada saat itu membuatnya mengeluarkan fitnah-fitnah.

"Pada waktu itu wajar saya bilang begitu karena oposisi, oposisi kan apa saja dihajar lawannya. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," kata dia.

Dia pun berharap tidak ada lagi yang memercayai isu tersebut. Namun, jika masih ada masyarakat yang percaya, artinya sudah dibutakan calon presiden yang didukungnya. La Nyalla mengatakan itulah yang dia alami dulu.

"Kalau orang percaya (isu PKI) itu saya anggap orang bodoh saja. Saya anggap dia masih cinta pada calonnya dia, kan kalau kita sudah gelap mata ya sudah tertutup," ujar La Nyalla.

"Seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Saya fight untuk mendukung si Prabowo, salahnya Prabowo saya tutupi semua," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com