Jokowi: Banyak Tumpang-tindih Pemanfaatan Lahan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jokowi berharap kebijakan satu peta ini bisa menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Apa yang kita lihat di lapangan dalam pembangunan infrastruktur, saya semakin tahu, semakin sadar bahwa di negara kita terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan 19,3 persen pemanfaatan lahan di Kalimantan masih tumpang tindih.

Oleh karena itu, ia menilai adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada 83 peta dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.

"Karena itu saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan lama upaya-upaya untuk mempercepat kebijakan ini," kata Jokowi.

Kebijakan Satu Peta nasional (One Map Policy) ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang menjadi prioritas pemerintah.

Baca juga: Pemanfaatan Lahan Basah Perkotaan di Indonesia Tinggi, Pemerintah Harus Hati-hati

Kebijakan Satu Peta mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional.

Hadir dalam acara peluncuran itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil,  Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Zainal Abidin, dan para kepala daerah. 

Hadir juga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.