Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Kalla soal Alasan Korupsi karena Gaji Rendah

Kompas.com - 10/12/2018, 12:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ada yang beralasan penyelewengan yang terjadi dalam pelayanan publik karena gaji pegawai yang rendah.

Menurut dia, fenomena ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, pegawai pemerintahan ada yang beralasan melakukan korupsi karena merasa gajinya rendah. Di sisi lain, korupsi menyebabkan pendapatan negara rendah sehingga tak mampu menggaji tinggi pegawainya.

"Memang ada dilema. Ada yang mengatakan ya bagaimana pejabat kita tidak korup, karena gaji rendah. Gaji rendah karena pendapatan negara, ekonomi kita tidak tumbuh dengan baik. Coba kalau kita tumbuh seperti Singapura atau Malaysia pasti gaji juga tinggi," kata Kalla dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan zona integritas intansi pemerintahan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Survei LSI: Tren Persepsi Publik soal Korupsi Menurun dalam 2 Tahun

"Tapi ada juga mengatakan, ya karena tidak tinggi, maka kita mau hidup layak harus mendapatkan pendapatan lain. Itu lah semuanya menjadi suatu dilema yang harus kita hadapi," kata Kalla.

Namun, kata Kalla, dilema tersebut bisa diselesaikan dengan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang berintegritas dan berprestasi.

Dengan demikian, kata Kalla, pegawai akan berlomba-lomba mengurus birokrasi dengan cepat sehingga segala macam perizinan bisa selesai dengan cepat.

Baca juga: Ini Tiga Modus Korupsi di Sektor Konstruksi

Ia mengatakan, jika perizinan bisnis selesai dengan cepat, maka akan semakin banyak pengusaha yang berinvestasi dan membuat perekonomian negara semakin tumbuh.

"Kita mulai dari pelayanan yang baik agar ekonomi cepat berkembang. Maka dengan itu pendapatan naik, pajak naik, aparat pejabat kita lebih baik. Itu suatu harapan kita sama-sama," ujar Kalla.

"Bahwa untuk mencapai negara yang maju adalah bagaimana menggabungkan teknologi yang maju dengan entrepreneurship dengan layanan cepat dan bersih daripada aparat kita," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com