205 Unit Kerja Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

Kompas.com - 10/12/2018, 11:32 WIB
Wapres Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga dalam Zona Integritas Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga dalam Zona Integritas
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 kepada instansi pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Acara berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menpan RB Syafruddin menyatakan tahun ini terdapat 910 unit kerja dari 195 kementerian dan lembaga, 1 provinsi, dan 10 kabupaten serta kota yang diusulkan untuk dievaluasi oleh penilai nasional. Jumlah tersebut meningkat 88,4 persen dari tahun 2017 yang berjumlah 483 unit kerja.

Dari 910 unit kerja yang dievaluasi, 200 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 5 unit kerja ditetapkan sebagai WBM.

"Dari hasil evaluasi kita tahu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan kementerian dan lembaga, pemda (pemerintah daerah), dan seluruh jajaran birokasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih memberikan pelayanan yang berkualitas," ujar Syafruddin dalam sambutannya.

Ia menambahkan, terdapat pertumbuhan zona integritas yang signifikan dalam instansi penegak hukum. Mantan Wakapolri ini menyatakan, terdapat 59 unit kerja di Polri yang masuk dalam zona integritas serta 13 unit kerja Kejaksaan Agung yang juga masuk dalam zona integritas.

Syafruddin yakin dengan banyaknya institusi penegakan hukum yang masuk dalam zona integritas, akan semakin menopang pembangunan kesejahteraan di Indonesia.

"Segenap predikat terbaik yang disampirkan kepada unit-unit kerja yang terpilih tentu bukan jaminan pasti. Apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut, maka predikat dapat dicabut," lanjut mantan Wakapolri itu.

Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang unit kerjanya masuk dalam zona integritas.

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakapolri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X