Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Perkirakan Kebutuhan Dana Saksi Hingga Rp 400 Miliar

Kompas.com - 07/12/2018, 21:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono memprediksi kebutuhan dana saksi di Pilpres 2019 sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar.

Ia memperkirakan masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) nantinya dijaga oleh dua saksi. Masing-masing saksi akan diberi uang konsumsi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

Hal itu disampaikan Wahyu saat ditemui di acara pelatihan TKN Jokowi-Ma'ruf di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

"Kurang dari Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar. Masa saksi enggak boleh minum. Idealnya Rp 200.000 sampai Rp 300.000 (per saksi)," kata Wahyu.

Baca juga: Kurangi Ongkos Politik, Prabowo Setuju Dana Saksi Tak Dibebankan ke Parpol

Ia mengatakan kebutuhan dana saksi memang besar lantaran sangat penting untuk menjaga suara yang telah diperoleh Jokowi-Ma'ruf di setiap TPS agar tak hilang.

Wahyu menambahkan, jumlah tersebut wajar karena jumlah TPS di Indonesia pada Pemilu 2019 mencapai 805.068.

Ia juga mengatakan kebutuhan besar lainnya di luar dana saksi ialah biaya akomodasi saat menyelenggarakan pelatihan tingkat nasional dan rapat umum.

Saat ditanya berapa jumlah dana kampanye yang sudah terkumpul Wahyu enggan menjawab secara pasti. Ia hanya menyatakan saat ini dana yang terkumpul sudah mencapai angka puluhan miliar.

"Untuk akomodasi, kemudian ngumpul, sewa tempat, konsumsi, transportasi, alat peraga. Seperti di Jawa Timur waktu di Surabaya habis Rp 9,7 miliar. Itu kan besar, acara Rakernas. Saya kira bisa dibilang segitu (puluhan miliar terkumpul)," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com