Intoleransi Politik Diperkirakan Semakin Menguat Jelang Pemilu 2019 - Kompas.com

Intoleransi Politik Diperkirakan Semakin Menguat Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 07/12/2018, 19:40 WIB
Peneliti sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir dalam diskusi bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah? di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).   KOMPAS.com/Kristian Erdianto Peneliti sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir dalam diskusi bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah? di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir memaparkan intoleransi politik di Indonesia diperkirakan semakin menguat jelang Pemilu 2019.  Amin berkaca pada temuan survei LIPI yang dirilis beberapa waktu lalu terhadap 1800 responden di provinsi-provinsi Indonesia.

"Poin yang bisa saya sampaikan bahwa kami menemukan fakta bahwa ada gejala yang sangat kuat meningkatnya intoleransi politik ya. Meskipun kemudian pada level sosial masih toleransi," kata Amin dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018) sore.

Artinya, kata Amin, penerimaan kelompok masyarakat terhadap kelompok yang berbeda dalam konteks sosial masih cukup baik. Namun, penerimaan terhadap pilihan politik yang berbeda cenderung rendah.

Baca juga: Gempa Intoleransi Mengancam Indonesia


"Contoh, misalkan 57,8 persen responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin yang seagama. Ini mulai dari (pemimpin) level RT sampai Presiden. Jadi kita simulasikan apakah karena kinerja atau apa,tapi bukan, ternyata agama," kata dia.

Menurut Amin, hal itu berimplikasi terhadap potensi individu atau suatu kelompok berupaya mencegah individu atau kelompok lain untuk mengambil pilihan calon pemimpin yang berbeda.

"Jadi kami kemudian berdiskusi bahwa apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta berapa orang menolak, misalkan, menyalatkan (jenazah) orang yang berbeda pilihan politik adalah dampak dari itu," kata dia.

"Jadi bukan sekadar secara pasif mereka memilih hanya seagama tapi secara aktif mereka mencegah orang lain memilih pemimpin yang berbeda. Jadi itu masalahnya," lanjut Amin.

Tiga faktor

Amin menyebutkan ada tiga faktor yang mendorong intoleransi politik menjadi tinggi saat ini. Pertama, adanya perasaan terancam dan tidak percaya terhadap pihak lain yang berbeda.

"Distrust itu tinggi sekali. Dari data kami misalkan 18,4 persen responden itu percaya bahwa agama lain itu mendominasi kehidupan publik. Kedua, tingginya fanatisme keagamaan yang berbanding terbalik dengan rendahnya sekularitas," katanya.

Baca juga: Meredam Intoleransi dengan Semangat Sumpah Pemuda

Faktor ketiga, papar Amin, penggunaan media sosial. Menurut dia, media sosial semakin mendorong perasaan terancam, tidak percaya serta fanatisme keyakinan. Amin mencontohkan sebagian responden yang mempercayai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibicarakan di media sosial.

"Dari sekian responden menyatakan 54,1 persen menyatakan pernah mendengar berita kebangkitan PKI di medsos. Dan dari sekian banyak itu 42,8 persen setuju dengan isu tersebut," kata dia.

"Jadi ada lima dari orang Indonesia itu pernah mendengar kebangkitan PKI, dan 42 persennya berarti 2 atau 3 orang percaya PKI bangkit lagi. Dan mereka mendapatkan itu semua dari media sosial," lanjutnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Nasional
Warga Bandung Dapat Gunakan Bus Gratis Menuju Bandara Kertajati

Warga Bandung Dapat Gunakan Bus Gratis Menuju Bandara Kertajati

Regional
Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

Regional
Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Nasional
Karena 4 Fans K-Pop, Penumpang Korean Air Terpaksa Turun dari Pesawat

Karena 4 Fans K-Pop, Penumpang Korean Air Terpaksa Turun dari Pesawat

Internasional
Soal Pengendalian Harga Sawit, Wakil Ketua Komisi IV Anggap Solusi Jokowi Tak Solutif

Soal Pengendalian Harga Sawit, Wakil Ketua Komisi IV Anggap Solusi Jokowi Tak Solutif

Nasional
Napi Teroris Wawan yang Meninggal di Nusakambangan Dimakamkan di Klaten

Napi Teroris Wawan yang Meninggal di Nusakambangan Dimakamkan di Klaten

Regional
Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dinilai Kurang

Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dinilai Kurang

Megapolitan
KM Awu Miring Setelah Keluar Pelabuhan Bima, Sempat Minta Bantuan Evakuasi Penumpang

KM Awu Miring Setelah Keluar Pelabuhan Bima, Sempat Minta Bantuan Evakuasi Penumpang

Regional
Penjualan Kalender Bergambar Vladimir Putin Laris Manis di Jepang

Penjualan Kalender Bergambar Vladimir Putin Laris Manis di Jepang

Internasional
Angela Ponce, Transgender Pertama dalam Sejarah Miss Universe

Angela Ponce, Transgender Pertama dalam Sejarah Miss Universe

Internasional
Jokowi: PKB Trennya Naik Terus, kalau Dibiarkan Bisa Tiga Besar

Jokowi: PKB Trennya Naik Terus, kalau Dibiarkan Bisa Tiga Besar

Nasional
Pesan Cak Imin kepada Caleg PKB: Teladani Gus Dur dan Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Pesan Cak Imin kepada Caleg PKB: Teladani Gus Dur dan Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tunggak Pajak Rp 1,9 Miliar, Dua Perusahaan di Jaktim Ditagih Paksa

Tunggak Pajak Rp 1,9 Miliar, Dua Perusahaan di Jaktim Ditagih Paksa

Megapolitan
7 Fakta Menarik Wright Bersaudara, Penemu Pesawat Terbang...

7 Fakta Menarik Wright Bersaudara, Penemu Pesawat Terbang...

Internasional

Close Ads X