Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Sempat Dilarang Kunjungi Nduga oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN

Kompas.com - 07/12/2018, 16:23 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan kembali pengalamannya mengunjungi Kabupaten Nduga, yang di wilayah itu baru-baru ini terjadi pembantaian pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kunjungan Jokowi ke Nduga itu terjadi pada dua tahun lalu. Jokowi mengatakan, saat itu ia awalnya dilarang untuk mengunjungi Nduga karena masalah keamanan.

"Tahun 2016 saya ke Kabupaten Nduga, karena enggak ada jalan harus 4 hari jalan kaki. Saya pakai helikopter ke sana. Oleh Kapolri, oleh Kepala BIN, oleh Panglima TNI tidak diperbolehkan," kata Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/12/2018).

"'Pak, Bapak jangan ke sana, daerah ini memang masih kondisi yang perlu pendekatan'," kata Jokowi menirukan pernyataan jajarannya.

Baca juga: Sosok Efrandi Hutagaol, Tenaga Ahli BBPJN yang Tewas Dibantai KKB di Nduga Papua

Meski demikian, Jokowi tetap ngotot berangkat. Kepala Negara ingin bertemu dengan masyarakat sekitar dan melihat langsung kondisi geografis Nduga yang menjadi tempat proyek Trans Papua.

"Saya sampaikan saat itu 'Enggak, saya mau ke Nduga, naik heli ke sana, 2 hari lagi mau ke sana'. Saya perintahkan, 'Pokoknya saya 2 hari lagi mau ke sana, urusan keamanan, urusanmu, urusanmu, urusanmu'" ujar Jokowi.

Akhirnya, Jokowi tiba di Nduga. Ia mengaku sangat prihatin saat melihat kondisi di sana.

"Bayangkan Saudara-saudara, aspal saja tidak ada. Saya mau ketemu rakyat kita yang di sana. Apa jawaban Bupati? 'Pak, rakyat kita ada di distrik-distrik, kalau mau ke sana butuh 6 jam jalan kaki'. Terus yang di sini, mau ketemu, saya mau lihat pasar, hanya ada mungkin 80 sampai 90 orang," ujar Jokowi.

Baca juga: 3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pengerjaan jalan Trans Papua, termasuk yang ada di wilayah Nduga.

Namun, Jokowi mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Papua tidak mudah. Tak hanya tantangan geografis, tetapi juga masalah keamanan.

"Membangun jalanan di Papua itu bukan suatu yang mudah dengan keamanan yang belum terjamin sampai saat ini. Seperti peristiwa kemarin di Nduga," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com