Salin Artikel

Cerita Jokowi Sempat Dilarang Kunjungi Nduga oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN

Kunjungan Jokowi ke Nduga itu terjadi pada dua tahun lalu. Jokowi mengatakan, saat itu ia awalnya dilarang untuk mengunjungi Nduga karena masalah keamanan.

"Tahun 2016 saya ke Kabupaten Nduga, karena enggak ada jalan harus 4 hari jalan kaki. Saya pakai helikopter ke sana. Oleh Kapolri, oleh Kepala BIN, oleh Panglima TNI tidak diperbolehkan," kata Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/12/2018).

"'Pak, Bapak jangan ke sana, daerah ini memang masih kondisi yang perlu pendekatan'," kata Jokowi menirukan pernyataan jajarannya.

Meski demikian, Jokowi tetap ngotot berangkat. Kepala Negara ingin bertemu dengan masyarakat sekitar dan melihat langsung kondisi geografis Nduga yang menjadi tempat proyek Trans Papua.

"Saya sampaikan saat itu 'Enggak, saya mau ke Nduga, naik heli ke sana, 2 hari lagi mau ke sana'. Saya perintahkan, 'Pokoknya saya 2 hari lagi mau ke sana, urusan keamanan, urusanmu, urusanmu, urusanmu'" ujar Jokowi.

Akhirnya, Jokowi tiba di Nduga. Ia mengaku sangat prihatin saat melihat kondisi di sana.

"Bayangkan Saudara-saudara, aspal saja tidak ada. Saya mau ketemu rakyat kita yang di sana. Apa jawaban Bupati? 'Pak, rakyat kita ada di distrik-distrik, kalau mau ke sana butuh 6 jam jalan kaki'. Terus yang di sini, mau ketemu, saya mau lihat pasar, hanya ada mungkin 80 sampai 90 orang," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pengerjaan jalan Trans Papua, termasuk yang ada di wilayah Nduga.

Namun, Jokowi mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Papua tidak mudah. Tak hanya tantangan geografis, tetapi juga masalah keamanan.

"Membangun jalanan di Papua itu bukan suatu yang mudah dengan keamanan yang belum terjamin sampai saat ini. Seperti peristiwa kemarin di Nduga," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/16233191/cerita-jokowi-sempat-dilarang-kunjungi-nduga-oleh-panglima-tni-kapolri-dan

Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke