Persoalan Kepercayaan antara PKS dan Gerindra dalam Polemik Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik soal siapa yang akan mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum akhir. Dua partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, masih tarik menarik.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada persoalan "trust issue" alias kepercayaan yang tengah melanda kedua partai.

"Di antara mereka harusnya ada 'trust level' yang baik. Sekarang ini kan trust level-nya kecil ya," ujar Hendri kepada Kompas.com, Jumat (7/12/2018).

Pendapat ini muncul dari terhentinya proses penentuan wagub DKI oleh PKS DKI dan Gerindra DKI.

Dua partai itu awalnya telah membuat langkah yang signifikan dengan menyepakati posisi Wagub DKI untuk PKS dengan melewati tahap fit and proper test terlebih dahulu. Semua peserta fit and proper test itu adalah kader PKS.

Baca juga: PKS Sebut Pembahasan Wagub DKI Pengganti Sandiaga Belum Ada Kepastian

Namun, kini prosesnya kembali terhenti. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Sementara itu PKS kini cenderung menolak adanya fit and proper test meski awalnya sudah menyatakan setuju.

Hendri mengatakan, apa yang terjadi antara kedua partai itu adalah masalah kepercayaan. Menurut dia, dalam kondisi seperti ini, seharusnya Partai Gerindra memegang teguh janji bahwa kader PKS yang akan menjadi wagub.

"Jangan ada gosip bahwa PKS bisa gagal kemudian masuk kader Gerindra," ujar Hendri.

Sedianya, hal itu yang membuat PKS DKI ragu mengikuti fit and proper test. Ada rasa curiga kepada Partai Gerindra DKI di balik tahapan ini. Sebaliknya, Hendri pun berpendapat PKS harus menghilangkan kecurigaan itu.

Baca juga: Pertemuan Gerinda dan PKS untuk Bahas Fit and Proper Test Calon Wagub DKI Ditunda

Menurut dia, PKS harus yakin sudah menyerahkan kader-kader terbaik dalam proses fit and proper test ini. Siapa pun yang lolos fit and proper test adalah kader terbaik PKS.

Hendri mengatakan, PKS juga tidak perlu takut dengan proses ini karena semua pihak memantaunya.

"Yakin saja bahwa mereka terbaik dan secara politik juga dipantau oleh petinggi Gerindra dan PKS," ujar Hendri.

Hendri mengatakan, sedianya polemik ini harus berakhir sebelum tahun 2018 berganti karena PKS dan Gerindra di tingkat mana pun sudah harus fokus kepada kontestasi yang lebih besar yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Jika PKS DKI dan Gerindra DKI terus menerus berseteru, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk pada Pilpres.

"Ini akan mengganggu kesolidan PKS Gerindra di Pilpres. Merugikan Prabowo-Sandi kalau ada polemik di sini," kata dia.