Salin Artikel

Persoalan Kepercayaan antara PKS dan Gerindra dalam Polemik Wagub DKI

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada persoalan "trust issue" alias kepercayaan yang tengah melanda kedua partai.

"Di antara mereka harusnya ada 'trust level' yang baik. Sekarang ini kan trust level-nya kecil ya," ujar Hendri kepada Kompas.com, Jumat (7/12/2018).

Pendapat ini muncul dari terhentinya proses penentuan wagub DKI oleh PKS DKI dan Gerindra DKI.

Dua partai itu awalnya telah membuat langkah yang signifikan dengan menyepakati posisi Wagub DKI untuk PKS dengan melewati tahap fit and proper test terlebih dahulu. Semua peserta fit and proper test itu adalah kader PKS.

Namun, kini prosesnya kembali terhenti. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Sementara itu PKS kini cenderung menolak adanya fit and proper test meski awalnya sudah menyatakan setuju.

Hendri mengatakan, apa yang terjadi antara kedua partai itu adalah masalah kepercayaan. Menurut dia, dalam kondisi seperti ini, seharusnya Partai Gerindra memegang teguh janji bahwa kader PKS yang akan menjadi wagub.

"Jangan ada gosip bahwa PKS bisa gagal kemudian masuk kader Gerindra," ujar Hendri.

Sedianya, hal itu yang membuat PKS DKI ragu mengikuti fit and proper test. Ada rasa curiga kepada Partai Gerindra DKI di balik tahapan ini. Sebaliknya, Hendri pun berpendapat PKS harus menghilangkan kecurigaan itu.

Menurut dia, PKS harus yakin sudah menyerahkan kader-kader terbaik dalam proses fit and proper test ini. Siapa pun yang lolos fit and proper test adalah kader terbaik PKS.

Hendri mengatakan, PKS juga tidak perlu takut dengan proses ini karena semua pihak memantaunya.

"Yakin saja bahwa mereka terbaik dan secara politik juga dipantau oleh petinggi Gerindra dan PKS," ujar Hendri.

Hendri mengatakan, sedianya polemik ini harus berakhir sebelum tahun 2018 berganti karena PKS dan Gerindra di tingkat mana pun sudah harus fokus kepada kontestasi yang lebih besar yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Jika PKS DKI dan Gerindra DKI terus menerus berseteru, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk pada Pilpres.

"Ini akan mengganggu kesolidan PKS Gerindra di Pilpres. Merugikan Prabowo-Sandi kalau ada polemik di sini," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/08244581/persoalan-kepercayaan-antara-pks-dan-gerindra-dalam-polemik-wagub-dki

Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke