Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafii Minta Hentikan Penyebaran Opini Jokowi Tak Perhatian kepada Islam

Kompas.com - 06/12/2018, 10:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Ma'arif meminta dihentikan penyebaran persepsi bahwa Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada Islam di masyarakat.

Menurut Buya, faktanya, Presiden Jokowi tidak demikian.

"Beberapa waktu lalu, Presiden menyerahkan surat keputusan bagi enam sekolah tinggi Muhammadiyah di Lamongan dan nanti Presiden masih akan berkunjung ke Universitas Aisyiyah," ujar Buya saat berpidato di acara Milad 1 Abad Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Di madrasah itu, Presiden Jokowi mewakili pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan universitas baru.

"Jadi kalau ada yang bilang presiden tidak perhatian pada Islam, hentikan lah, sudahlah," ujar Buya.

Mendengar pernyataan Buya, sekitar 2.000 santri dan ulama yang hadir langsung bertepuk tangan. Termasuk Presiden Jokowi yang hadir sebagai undangan utama acara itu.

Buya melanjutkan, Muhammadiyah sangat berperan bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, apabila negara memberikan bantuan kepada Muhammadiyah, bantuan itu akan kembali lagi kepada negara dalam bentuk kontribusi kader Muhammadiyah sendiri.

"Kalau negara membantu Muhammadiyah, harus dibaca, negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa negara. Tidak bisa melakukan itu semua. Apalagi Muhammadiyah ada sebelum bangsa ini lahir," ujar Buya.

"Jadi kalau negara membantu Muhammadiyah, sama saja negara membantu dirinya sendiri," lanjut Buya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com