Kemendagri Kebut Perekaman e-KTP Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 05/12/2018, 22:13 WIB
Diskusi Bawaslu Diskusi terkait e-KTP di Gedung Bawaslu, Rabu (12/5/2018)Diskusi Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya untuk mempercepat perekaman e-KTP jelang Pemilu 2019.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Tavipiyono mengatakan, pihaknya menempuh sejumlah cara untuk mempecepat perekaman e-KTP. Ditargetkan, proses perekaman rampung akhir bulan ini.

Sejumlah cara yang ditempuh, misalnya menambah jam kerja jajaran Disdukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP.

"Jajaran Dukcapil pusat dan di kabupaten/kota semuanya tidak ada yang libur sekarang, di hari libur, hari Sabtu Minggu juga bekerja, di hari libur nasional juga bekerja, karena untuk mengejar (perekaman e-KTP) itu," kata Tavipiyono dalam sebuah diskusi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, Kemendagri juga jemput bola ke daerah-daerah yang ditengarai masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman.

Tavipiyono menyebut, pihaknya menyimpan data mengenai kabupaten dan kecamatan yang diduga banyak warga yang belum melalukan perekaman e-KTP.

"Teman-teman kami saat ini di hampir semua kabupaten melakukan jemput bola ke kecamatan-kecamatan atau juga ke desa-desa, ke pelosok-pelosok," ujar dia.

Disdukcapil, lanjut dia, juga melakukan pelayanan terintegrasi kepada penduduk. Mereka yang datang ke kantor Disdukcapil, untuk kepentingan apapun, akan serta merta dipastikan kepemilikan e-KTPnya.

Disdukcapil akan segera melakukan perekaman jika menemukan warga yang belum memiliki e-KTP.

Terakhir, Disdukcapil juga melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi dalam melakukan pendataan penduduk, untuk kemudian dilakukan perekaman. Instansi tersebut misalnya, lapas, rutan, hingga panti-panti.

Baca juga: Jumlah Blangko E-KTP di Jakarta Tak Seimbang dengan Permintaan

Lebih lanjut, Tavipiyono mengatakan, proses perekaman e-KTP sudah mencapai 97,33 persen. Tersisa 2,67 persen penduduk yang belum melakukan perekaman. Ditargetkan, proses perekaman e-KTP selesai akhir bulan ini.

Seperti diketahui, untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu, pemilih harus masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara itu, syarat untuk didaftar ke dalam DPT adalah memiliki e-KTP.

Dengan kata lain, e-KTP merupakan syarat wajib seseorang dapat menggunakan hak pilihnya. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Nasional
Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Nasional
Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Nasional
Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Nasional
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Nasional
Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Nasional
Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Nasional
Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Nasional
Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Nasional
Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Nasional
Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Nasional
Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Nasional
Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X