KPU Disarankan Masukan Isu Budaya dalam Debat Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan untuk memasukan isu budaya dalam materi debat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan organisasi yang bergerak dalam bidang kebudayaan bernama Mufakat Budaya Indonesia (MBI), saat mendatangi kantor KPU siang tadi, Selasa (4/12/2018).

Menurut Koordinator MBI Radhar Panca Dahana, isu budaya penting untuk dimasukan dalam materi debat.

"Kalau tidak memahami kebudayaan, bagaimana mengerti bangsanya, karena bangsanya dibentuk oleh budaya," kata Radhar seusai pertemuan.

Radhar menyebut, seseorang yang tidak memahami isu kebudayaan, tidak layak memimpin bangsa.

Oleh karenanya pengetahuan pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait isu kebudayaan harus diuji, salah satunya melalui debat. 

"Kalau dia tidak mengerti bangsanya, dia tidak punya legalitas apa untuk mengatur orang," tuturnya. 

Lebih lanjut, penulis buku Manusia Istana itu mengatakan pihaknya siap membantu KPU untuk membantu menyusun materi debat.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan isu kebudayaan sebagai materi debat.

"Budaya pasti bisa mengambil salah satu sesi di antara lima kali debat itu, tapi juga mesti berbagi, tidak mungkin hari itu kita hanya membahas satu isu, pasti ada isu yang lain," kata Arief.

Baca juga: KPU dan Dino Patti Djalal Bahas Materi Debat Capres-Cawapres

Arief juga menyebut, MBI dapat ikut berkontribusi dalam penyusunan materi debat, dengan cara mengirimkan delegasi mereka sebagai tim panelis.

Selain itu, MBI juga dapat ikut berperan dalam debat sebagai moderator. Tetapi, nantinya, moderator yang dipilih tetap harus berdasar kesepakatan pasangan calon.

Selain Radhar, hadir pula budayawan Niniek L Karim, Mohammad Sobary, Suhadi Senjaya, Olivia Zalianty, dan Connie Rahakundi. Sementara perwakilan KPU diwakili oleh Arief Budiman, dan dua komisioner KPU, Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari.