Kepada Jokowi, PPNI Minta Perawat di Desa Dibiayai Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta Presiden Joko Widodo mendorong ketersediaan perawat di penjuru Indonesia sekaligus peningkatan kompetensi mereka.

"Baik dari sisi jumlah, kompetensi dan sebaran di seluruh Indonesia, kami mengusulkan agar perlu ditingkatkan," ujar Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Jokowi Bertemu Persatuan Perawat se-Indonesia, kecuali Maluku Utara

Bahkan, PPNI mengusulkan agar perawat ditempatkan di tingkat desa. Penempatan sekaligus peningkatan kompetensi mereka pun diusulkan untuk menggunakan dana desa.

"Dalam melaksanakan dan menyukseskan program unggulan pemerintah, kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan. Untuk mendukung itu, kami pahami ada juga instrumen lain, yaitu dana desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penempatan perawat di desa itu," ujar Harif.

Dengan demikian, Harif yakin program pemerintah untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Baca juga: Perawat Harus Menipu Ibu Panda bila Lahirkan Bayi Kembar, untuk Apa?

Selain itu, lanjut Harif, PPNI juga mengusulkan dibentuknya struktur keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan. Peran mereka, berkontribusi dalam menentukan kebijakan strategis di dunia keperawatan.

Harif mengatakan, unsur keperawatan sempat ditempatkan di Kemenkes. Namun, program itu dihentikan.

"Oleh sebab itu, kami mengusulkan kebijakan itu dihidupkan lagi, meminta juga supaya cepat terkoordinasi dengan baik sehingga kami memerlukan suatu struktur yang dahulu itu pernah ada," ujar Harif.

Baca juga: Seleksi CPNS di Bangka Belitung Dibuka, Butuh Guru, Dokter dan Perawat

Pertemuan dilangsungkan di meja oval. Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja batik. Sementara pengurus PPNI mengenakan kemeja dilapis jas merah marun, seragam PPNI.

Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Adapun, PPNI membawa struktur se-Indonesia, kecuali Provinsi Maluku Utara yang berhalangan hadir karena alasan teknis.