"Baik dari sisi jumlah, kompetensi dan sebaran di seluruh Indonesia, kami mengusulkan agar perlu ditingkatkan," ujar Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Bahkan, PPNI mengusulkan agar perawat ditempatkan di tingkat desa. Penempatan sekaligus peningkatan kompetensi mereka pun diusulkan untuk menggunakan dana desa.
"Dalam melaksanakan dan menyukseskan program unggulan pemerintah, kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan. Untuk mendukung itu, kami pahami ada juga instrumen lain, yaitu dana desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penempatan perawat di desa itu," ujar Harif.
Dengan demikian, Harif yakin program pemerintah untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.
Selain itu, lanjut Harif, PPNI juga mengusulkan dibentuknya struktur keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan. Peran mereka, berkontribusi dalam menentukan kebijakan strategis di dunia keperawatan.
Harif mengatakan, unsur keperawatan sempat ditempatkan di Kemenkes. Namun, program itu dihentikan.
"Oleh sebab itu, kami mengusulkan kebijakan itu dihidupkan lagi, meminta juga supaya cepat terkoordinasi dengan baik sehingga kami memerlukan suatu struktur yang dahulu itu pernah ada," ujar Harif.
Pertemuan dilangsungkan di meja oval. Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja batik. Sementara pengurus PPNI mengenakan kemeja dilapis jas merah marun, seragam PPNI.
Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Adapun, PPNI membawa struktur se-Indonesia, kecuali Provinsi Maluku Utara yang berhalangan hadir karena alasan teknis.
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/17385401/kepada-jokowi-ppni-minta-perawat-di-desa-dibiayai-dana-desa